Agusrin: Sidang Tidak Menghasilkan Kesepakatan, KPU Masih Ngotot TMS

BencoolenTimes.com, – Sidang sengketa Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Gunernur Bengkulu dan Wakil Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamudin dan Imron Rosyadi yang dilaksanakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bengkulu, tidak menghasilkan kesepakatan antar pihak, Rabu (7/10/2020).

Agusrin M Najamudin usai mengikuti sidang menyatakan, dalam persidangan yang difasilitasi Bawaslu ini tidak menghasilkan kesepakatan karena ia menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu masih ngotot dengan keputusan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pencalonan.

“Apa yang di fasilitasi oleh Bawaslu, sepertinga KPU masih ngotot ingin men-TMS kami,” kata Agusrin.

Agusrin mengungkapkan, saat sidang pihanya juga mempertanyakan soal alasan dasar KPU yang menetapkannya TMS sebagai Paslon. Namun KPU tidak memberikan jawaban, hal itu menurut Agusrin menguntungkan pihaknya, karena dengan demikian Bawaslu bisa melihat secara objektif dari yang disampaika pemohon gugatan dan termohon dalam Sidang.

“Tadi kami tanyakan kepada KPU alasan TMS itu dasar perhitungannnya apa, apakah perhitungan bebas akhir yang belum sampai 5 tahun atau batas bebas murni kami yang belum 5 tahun, apakah bebas bersyarat kami yang belum 5 tahun. Lalu cantolan hukumnya yang mana, tapi mereka (KPU) tidak mau menjawab. Alhamdulillah bagus, karena ini disaksikan Bawaslu sehingga Bawaslu bisa melihat secara objektif apa yang kami sampaikan dan KPU sampaikan,” kata Agusrin.

Agusrin juga mengungkapkan, sebelum mencalonkan diri sebagai pasangan calon pihaknya telah konsultasi dengan orang-orang berkompeten yang menyatakan
bahwa dasar perhitungan yang tidak diperdebatkan itu adalah sesuai dengan apa yang telah dibunyikan Mahkamah Konstitusi dan yang sudah disampaikan oleh Fatwa Mahkamah Agung atas permintaan Bawaslu RI yaitu dihitung sejak tanggal keluar dari penjara.

“Itulah dasar perhitungan dan itupula yang terjadi di Lampung yang sudah di putus memenuhi syarat. Proses mediasi tidak menemukan kesepakatan, saya lihat dari hal-hal sepertinya memang KPU sudah berfikir untuk tidak sepakat dan akan dilanjutkan dengan proses ajudikasi,” jelas Agusrin.

Agusrin menyatakan bahwa, tidak susah mencerna permasalahan yang terjadi karena ada fatwa Mahkamah Agung dan sesuai yang ada dalam Mahkamah Konstitusi.

“Sebenarnya ini gampang mencernanya, putusan yang sudah lahir sudah ada, fatwa Mahkamah Agung sudah ada. Jadi ahli yang akan kita hadirkan mungkin sekedarnya saja, insya Allah kita akan hadirkan ahli yang sudah pernah menerangkan permasalahan seperti ini,” tukas Agusrin. (Bay)