BencoolenTimes.com – AKAR Global Inisiatif menggelar kegiatan Pelatihan FPIC dan Negosiasi Efektif bersama Petani Hutan Kemasyarakatan (HKm) Kabupaten Lebong. Kegiatan ini salah satunya dalam upaya memperkuat posisi dan hak-hak masyarakat dalam menghadapi investasi di wilayah mereka.
Dalam kegiatan ini, AKAR Global Inisiatif bekerja sama dengan AKAR Law Office. Pelatihan FPIC (Persetujuan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan Tanpa Paksaan) dan Negosiasi Efektif bagi petani Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kabupaten Lebong ini dilaksanakan selama dua hari, yaitu 25 hingga 26 Juni 2025, di Aula Pertemuan Hotel Pangeran, Kabupaten Lebong.
Pelatihan ini dihadiri oleh 20 orang perwakilan Gabungan Kelompok Tani Hutan (GKTH) Biao Smatung, yang merupakan salah satu komunitas HKm di Lebong. GKTH Biao Smatung menghadapi tantangan tumpang tindih izin lahan dengan wilayah kerja PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Hululais, yang telah menimbulkan keresahan dan potensi konflik bagi para petani.
Mewakili para petani, Edio, salah satu peserta dari GKTH Biao Smatung, mengungkapkan apresiasinya atas pelatihan ini. ‘’Pelatihan FPIC ini begitu penting karena membuka mata kami bahwa kami punya hak dan ada cara untuk memperjuangkan keadilan,’’ sampai Edio.
‘’Kami belajar bagaimana caranya berbicara, bernegosiasi dan memastikan suara kami sampai,’’ sambung Edio dengan semangat.
Edio juga berharap, pelatihan ini bisa terus berlanjut agar semakin banyak petani yang memahami hak-haknya. ‘’Terlebih, selama pelatihan, para peserta dibekali dengan materi komprehensif mengenai dasar hukum FPIC, tahapan pelaksanaannya, serta strategi negosiasi yang efektif,’’ tambah Edio.
Erwin Basrin, Direktur AKAR Global Inisiatif, menekankan urgensi pelatihan ini. ‘’FPIC bukan sekadar prosedur administratif, melainkan sebuah instrumen krusial untuk memastikan bahwa suara-suara masyarakat adat atau lokal itu didengar dan dilibatkan secara berarti dalam setiap proyek yang berdampak pada tanah, wilayah, dan sumber daya mereka,’’ ujar Erwin.
Ia menambahkan, tanpa pemahaman yang kuat tentang FPIC, masyarakat rentan terhadap praktik-praktik yang tidak adil, seperti pengusiran tanpa dasar hukum yang jelas atau hilangnya akses terhadap mata pencarian tradisional.
Dalam pelatihan tersebut, para petani belajar cara mengidentifikasi hak-hak mereka, menyusun tuntutan yang rasional dan berkomunikasi secara persuasif dengan pihak perusahaan maupun pemerintah.
‘’Kami berharap, dengan pelatihan ini, petani HKm di Lebong akan lebih percaya diri dan mampu bernegosiasi secara setara. Hak-hak mereka harus dihormati, dan setiap keputusan terkait pemanfaatan lahan harus didasarkan pada persetujuan yang benar-benar bebas dan informatif dari mereka,’’ pungkas Erwin.
Pelatihan ini merupakan langkah konkret AKAR Global Inisiatif dan AKAR Law Office dalam mendukung komunitas lokal untuk mempertahankan hak-hak mereka dan mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Lebong.(OIL/RLS)
