spot_img
Monday, August 1, 2022
spot_img
HomeBisnisATT Buka Diam-diam Usai Makan Korban, Teuku Sebut Pemkot Diatur Manajemen ATT

ATT Buka Diam-diam Usai Makan Korban, Teuku Sebut Pemkot Diatur Manajemen ATT

-

BencoolenTimes.com, – Karaoke Ayu Ting Ting (ATT) Kota Bengkulu masih menjadi sorotan pasca kejadian satu orang pengungjung dan dua orang pemandu lagu meniggal dunia diduga akibat konsumsi Minuman Keras (Miras) oplosan.

Usai kejadian tersebut, Pemerintah Kota Bengkulu melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait menutup karaoke ATT, namun hanya bersikap sementara, karena kini karaoke yang bukan pertama kalinya menelan korban jiwa ini sudah buka dan beroperasi kembali secara diam-diam tanpa ada penjelasan dari pemerintah.

Menyikapi kembali bukanya karaoke ATT tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kota Bengkulu, Teuku Zulkarnain mengaku heran dengan OPD terkait mengenai penutupan ATT tersebut. Teuku menyebut Pemkot Bengkulu terkesan diatur oleh Manajemen ATT karena buka kembali tanpa ada kejelasan dari Pemkot.

“Kita heran, saat penutupan OPD terkait konferensi Pers, menyatakan penutupan Karaoke ATT tersebut lantaran kejadian ada yang meninggal karena konsumsi Miras oplosan. Namun, manajemen karaoke ATT buka kembali dengan cara diam- diam tanpa ada penjelasan dari Pemkot. Artinya, Pemkot ini di atur oleh pihak ATT, hanya karena alasan telah investasi besar,” jelas Teuku, Jumat (08/7/2022).

Terlebih lagi, sambung Teuku, terduga pelaku penjual Miras oplosan yang sebabkan meninggal dunia sudah diamankan polisi. Dalam artian, dengan buka kembali karaoke ATT, Pemkot tidak meninjau dan mempertimbangkan kejadian yang ada.

“Waktu Konferensi Pers OPD menerangkan bahwa, Karaoke ATT ditutup sementara karna menghargai proses dari kepolisian, tapi yang terjadi pada penutupan itu yang di pasang hanya libur, itupun di keluarkan oleh manajemen Karaoke ATT. Tindakan ini sangat tragis, karna yang nempelkan imbauan libur tersebut rombongan pejabat Dinas OPD Pemkot,” terang Teuku.

Sementara, lanjut Teuku, disisi lain keluarga korban sudah melaporkan manajemen Karaoke ATT ke Polres Bengkulu, dan meminta agar pihak ATT bertanggungjawab atas meninggalnya korban. Melihat peristiwa ini, menurut Teuku, OPD terkait seharusnya jangan bermain di belakang layar, karena akan menjadi presedent buruk.

“Saya sebagai wakil rakyat sangat menyayangkan statemen Kepala DPMPTSP Kota Bengkulu Riduan yang menyatakan perizinan kewenangan pusat. Termasuk Kepala Satpol PP Kota dan Kadis Pariwisata Kota Bengkulu, kinerjanya terkesan kurang profesional. Makanya kita lihat ada apa. Izin di pusat, lantas apa Pemda tidak punya kewenangan,” ungkap Teuku.

Teuku mencontohkan Hollywings yang ditutup oleh Pemda DKI Jakarta, Medan, Surabaya, dan lainnya, yang menurutnya memang ada kewenangan Pemda menutup. Alasan penutupan, dikarenakan usaha tersebut menimbulkan efek negatif. Sedangkan ATT justru menimbulkan korban jiwa.

“Usaha yang dinilai begitu bisa ditutup. Oleh sebab itu, harus dijelaskan kenapa ATT boleh buka lagi. Jangan lempar tangan dengan alasan alasan tidak logis,” demikian Teuku.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kota Bengkulu Riduan mengaku pada media bahwa, perizinan di Kota Bengkulu mengenai perdagangan miras merupakan kewenangan dinas Perindag. Mengenai pencabutan izin pun harus ada rekomendasi dari OPD teknis.

“Misal tempat hiburan malam, itu OPD teknisnya di Dinas Pariwisata Kota Bengkulu. Untuk Perizinan, DPMPTSP punya SOP tersendiri yang diatur oleh BKPM, dalam pengeluaran setiap izin, ada OPD teknis yang mengampu pemberian izin sesuai tupoksi dan berdasarkan keputusan Kementerian masing-masing. Jadi setiap izin keluar harus ada rekomendasi OPD teknis, begitu juga pencabutannya. DPMPTSP tidak dapat sendiri mengeluarkan atau mencabut izin Karaoke ATT tersebut,” ungkap Riduan.

“Kalau melihat dari kasus Holywing, pencabutan ada rekomendasi dari OPD teknis ke DPMPTSP, kemudian DPMPTSP membuat Berita Acara dan Rekomendasi ke Lembaga OSS BKPM untuk pencabutannya. Kita tidak bisa sembarangan, untuk mencabut izin Karaoke ATT itu, tentu perlu kesepakatan dari OPD terkait, kalau tidak sesuai mekanismenya, soal penutupan itu, kita juga bisa dituntut balik, karena mereka sudah investasi besar ke daerah,” tutur Riduan. (Bay)

Related articles

Latest posts

error: Opss tulisan ini dilindungi Hak Cipta !!