Belanja APBN Bengkulu Tembus Rp 11,28 Triliun hingga September 2026

BencoolenTimes.com – Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Bengkulu mencapai Rp 11,28 triliun hingga 30 September 2026. Capaian tersebut tumbuh 4,41 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bengkulu Zaid Burhan Ibrahim mengatakan, kinerja APBN tersebut berjalan seiring dengan kondisi fundamental makroekonomi Bengkulu yang masih menunjukkan pertumbuhan positif.

Hal itu disampaikan Zaid dalam kegiatan Bincang Bersama Media di Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bengkulu, Jumat, 2 Oktober 2026.

”Fundamental makroekonomi Bengkulu masih solid. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2026 mencapai 5,11 persen dan menunjukkan resiliensi aktivitas ekonomi daerah,” kata Zaid.

Menurut dia, APBN masih berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, mempertahankan daya beli masyarakat, serta mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

Pendapatan Negara Tumbuh 12,24 Persen

Dari sisi pendapatan negara, realisasi APBN regional Bengkulu hingga akhir September 2026 mencapai sekitar Rp 2,1 triliun atau 68,12 persen dari target Rp 3 triliun. Realisasi tersebut tumbuh 12,24 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Sementara itu, belanja negara telah mencapai Rp 11,28 triliun dari total alokasi Rp 13,34 triliun.

Zaid mengatakan, realisasi tersebut menunjukkan pelaksanaan APBN di Bengkulu masih berjalan sesuai arah target yang telah ditetapkan.

Adapun penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) telah mencapai Rp 7,09 triliun atau 82,84 persen dari total alokasi Rp 8,55 triliun.

Penyaluran tersebut digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di kabupaten dan kota.

Realisasi Dana Desa tercatat sebesar 98,59 persen, sedangkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mencapai 99,24 persen.

Kabupaten Bengkulu Utara dan Seluma tercatat memiliki tingkat penyerapan TKD sebesar 83,74 persen. Selanjutnya, pemerintah mendorong percepatan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

Selain itu, terdapat tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 42,8 miliar serta pelunasan kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 150,2 miliar. Total tambahan dukungan tersebut disebut mencapai Rp 193,1 miliar.

Anggaran Pendidikan dan Infrastruktur

Dukungan APBN juga disalurkan untuk sektor pendidikan. Hingga September 2026, realisasi Tunjangan Profesi Guru (TPG) mencapai Rp 696,8 miliar dari alokasi Rp 904 miliar. Dana tersebut disalurkan langsung dari kas negara ke rekening 20.242 guru.

Sementara itu, pembangunan Gedung Rumah Sakit Universitas Bengkulu telah mencapai progres 100 persen dengan nilai Rp 49,8 miliar.

Pembangunan Sekolah Rakyat juga terus berjalan dengan progres 93,8 persen dan nilai anggaran Rp 412,5 miliar.

Adapun penataan kawasan wisata Danau Dendam Tak Sudah masih berlangsung dengan progres sekitar 35 persen. Program ini diharapkan dapat mendukung pengembangan pariwisata di Provinsi Bengkulu.

Program MBG Jangkau 379.000 Penerima

Pada sektor pemenuhan gizi, program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga September 2026 telah menggunakan anggaran sekitar Rp 799 miliar.

Program tersebut menjangkau sekitar 379.000 penerima manfaat yang tersebar di 10 kabupaten dan kota di Bengkulu.

Pelaksanaan MBG juga melibatkan 1.094 pemasok dan 7.360 tenaga kerja dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Zaid mengatakan, aspek keamanan dan mutu pangan tetap menjadi perhatian. Evaluasi terhadap persoalan higienitas dilakukan untuk memperkuat standar pelayanan bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Di sektor perumahan, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah merealisasikan 1.276 unit rumah subsidi dengan nilai Rp 150,8 miliar yang tersebar di 158 lokasi. Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh hunian.

KUR Tembus Rp 3,38 Triliun

Dukungan terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga dilakukan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Hingga September 2026, penyaluran KUR di Bengkulu mencapai Rp 3,38 triliun dan menjangkau sekitar 39.000 pelaku usaha. Sekitar 67 persen dari penyaluran tersebut dialokasikan untuk mendukung produktivitas sektor pertanian.

Sementara itu, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) telah menjangkau 14.577 debitur dengan nilai Rp 100,6 miliar. Sebanyak 99,9 persen debitur merupakan perempuan pelaku usaha ultra mikro.

Pada sektor kelembagaan ekonomi desa, sebanyak 1.508 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah terbentuk di 10 kabupaten dan kota. Dari jumlah tersebut, 544 gerai telah dibangun.

Pemerintah juga mendorong percepatan legalitas koperasi serta digitalisasi transaksi melalui aplikasi SIMKOPDES.

Menurut Zaid, berbagai program tersebut memperlihatkan peran APBN dalam mendukung sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, perumahan, ketahanan pangan, dan penguatan UMKM.

”Kinerja APBN sampai dengan September 2026 tetap sehat dan berada pada jalur yang sesuai. APBN terus bekerja untuk menjaga stabilitas sekaligus menggerakkan perekonomian Bengkulu,” ujar Zaid.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperlukan agar anggaran yang disalurkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi Bengkulu secara berkelanjutan. (JUL)