BencoolenTimes.com, – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu menggelar rapat evaluasi terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Bengkulu untuk Tahun 2023.
Rapat ini dihadiri oleh beberapa mitra kerja penting, antara lain Biro Ekonomi Pemerintah Provinsi Bengkulu, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Bengkulu, serta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Provinsi Bengkulu.
Rapat evaluasi yang dilangsungkan di Kantor DPRD Provinsi Bengkulu, Selasa, 26 Maret 2024 kemarin, bertujuan untuk meninjau capaian dan kinerja pemerintah provinsi dalam menjalankan berbagai program dan kebijakan yang telah disusun dalam LKPJ Tahun 2023. Sejumlah aspek penting dibahas dalam rapat evaluasi ini, termasuk capaian ekonomi, pariwisata, dan pengembangan UMKM di Provinsi Bengkulu.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu, Jonaidi yang juga memimpin rapat evaluasi ini, menyampaikan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program-program yang tercantum dalam LKPJ Gubernur.
“Rapat evaluasi ini merupakan bagian dari upaya kami sebagai wakil rakyat untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan oleh pemerintah provinsi sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat,” ungkapnya.
Selama rapat evaluasi, Biro Ekonomi Pemprov Bengkulu memaparkan capaian dan tantangan yang dihadapi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah Bengkulu. Dengan menguraikan berbagai indikator ekonomi, seperti pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan tingkat pengangguran, mereka menyajikan gambaran komprehensif tentang kondisi ekonomi terkini Provinsi Bengkulu.
Sementara itu, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Bengkulu menyampaikan berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar utama ekonomi daerah. Mereka juga menyoroti proyek-proyek strategis yang sedang dan akan dilaksanakan guna meningkatkan daya tarik wisata Provinsi Bengkulu.
Di sisi lain, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bengkulu menyoroti peran sektor koperasi dan UMKM dalam menggerakkan perekonomian lokal. Mereka menyajikan berbagai program bantuan dan pelatihan yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM di Provinsi Bengkulu.
Setelah mendengarkan paparan dari mitra kerja, anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Bengkulu secara cermat memberikan pertanyaan dan masukan terkait capaian serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program tersebut. Diskusi yang berlangsung cukup alot ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah provinsi dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat.
Rapat evaluasi LKPJ Gubernur Tahun 2023 oleh Komisi 2 DPRD Provinsi Bengkulu menunjukkan komitmen mereka untuk memastikan akuntabilitas dan keterbukaan dalam menjalankan roda pemerintahan. Dengan melibatkan berbagai mitra kerja, diharapkan hasil evaluasi ini dapat menjadi landasan untuk penyusunan program kerja yang lebih baik di masa mendatang. (JRS)
