Ihwal Kasus Benur yang Diduga Libatkan Pejabat Bengkulu, Puskaki : KPK Harus Detail Lagi Menelusuri

Melyan Sori, Direktur Puskaki Bengkulu.

BencoolenTimes.com, – Pusat Kajian Anti Korupsi (Puskaki) Provinsi Bengkulu menyebutkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus detail lagi menelusuri dugaan keterlibatan pejabat Bengkulu dalam kasus dugaan korupsi ekspor benur atau benih lobster yang telah menjerat Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo dan Suharjito selaku Direktur PT. Dua Putra Perkasa yang memiliki tambak di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.

Direktur Puskaki Provinsi Bengkulu, Melyan Sori menuturkan, dalam kasus ini, KPK harus menelusuri kembali pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk fakta-fakta yang terkuak pada saat persidangan.

“Untuk kasus Benur, lebih baik KPK menelusuri kembali pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini. Sehingga menjadi jelas, ada baiknya KPK menelusuri lebih detail lagi, termasuk juga fakta-fakta persidangan,” kata Melyan Sori, Selasa, (12/10/2021).

Melyan Sori menambahkan, Puskaki Bengkulu mendukung penuh lembaga anti Rasuah tersebut mengusut lebih detail lagi ihwal kasus benur di Bengkulu.

“Artinya kita mendukung KPK untuk mengusut lebih detail lagi berkaitan dengan kasus benur di Bengkulu,” jelas Melyan Sori.

Diberita sebelumnya, KPK mengantongi bukti dugaan rasuah terkait perizinan tambak udang di Provinsi Bengkulu. PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP) diduga mengajukan perizinan tambak udang di Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, Bengkulu. Bukti itu terungkap dan termaktub dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK terhadap terdakwa Direktur PT DPPP Suharjito dalam sidang tuntutan, Rabu (7/4/2021) lalu.

Dalam surat tuntutan itu tertulis ratusan barang bukti. Dari jumlah tersebut, tercatat ada dua barang bukti terkait tambak udang , yakni: 1 (satu) bendel lembar Pengajuan Dana (Non Teknis) Tambak Udang Kaur Kecamatan Maje, Kab. Kaur Bengkulu Nomor: 034/DPP-UP/TMBK/IX/2020 tertanggal 23 September 2020. Dalam surat tuntutan, disebutkan bahwa barang bukti itu, termasuk soal tambak udang dikembalikan ke JPU untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Edhy Prabowo Dkk.

Edhy Prabowo dalam kasus ini divonis dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp400 juta subsider 6 bulan. Sedangkan Suharjito divonis hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan.

Perkara ini, selain menjerat Edhy Prabowo juga menjerat lima orang lainnya yakni Staf Khusus Edhy sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Safri, Staf Khusus Edhy sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Andreau Pribadi Misanta, Amiril Mukminin selaku sekretaris pribadi Edhy, Ainul Faqih selaku staf istri Edhy, dan Siswandi Pranoto Loe selaku Komisaris PT Perishable Logistics Indonesia (PLI) sekaligus Pendiri PT Aero Citra Kargo (ACK).

Dalam proses penyidikan Edhy dkk itu, penyidik KPK telah memeriksa banyak saksi. Mulai dari penyelenggara negara, kementerian, hingga pihak swasta.

Diantara mereka yang pernah diperiksa yakni Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Bupati Kaur Bengkulu Gusril Pausi, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu Isnan Fajri, dan dari pihak PT DPPP termasuk Suharjito.

Saat memeriksa Isnan Fajri, penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait dengan tahapan permohonan perizinan tambak udang di Provinsi Bengkulu yang pernah diajukan oleh Suharjito sebagai salah satu eksportir Benur di KKP.

Penyidik juga mendalami keterangan Isnan Fajri terkait adanya dugaan aliran uang ke berbagai pihak atas permohonan perizinan tersebut.

“Isnan Fajri (Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengambangan Daerah Provinsi Bengkulu) didalami pengetahuannya terkait dengan tahapan permohonan perizinan tambak udang di Provinsi Bengkulu yang pernah diajukan oleh SJT sebagai salah satu eksportir Benur di KKP dan dugaan adanya aliran uang ke berbagai pihak atas permohonan perizinan tersebut,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri beberapa waktu lalu. (JRS)