BencoolenTimes.com – Kota Bengkulu jadi lokasi survey kemisikinan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia (RI). Kegiatan Survei dijadwalkan pada akhir Oktober 2025 mendatang.
Rencana kunjungan ini dibahas dalam rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Bengkulu yang dipimpin oleh Wakil Walikota Bengkulu, Ronny PL. Tobing, selaku Ketua TKPKD Kota Bengkulu.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bengkulu, Medy Pebriansyah, menjelaskan bahwa LAN RI akan menyusun blueprint kelembagaan pengentasan kemiskinan berdasarkan data yang dihimpun dari sejumlah daerah, termasuk Bengkulu.
‘’Kota Bengkulu menjadi salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan yang menjadi fokus penggalian data lapangan. LAN akan mengumpulkan dan mengintegrasikan data dari berbagai sumber dan instansi,’’ ujar Medy.
LAN RI dijadwalkan melakukan survei pada 28-30 Oktober 2025 dan pada hari terakhir akan difokuskan untuk verifikasi lapangan. Dalam rapat tersebut, masing-masing kepala organisasi perangkat daerah (OPD) diminta untuk mengisi formulir penggalian data kemiskinan dan menginput data tersebut melalui tautan yang telah dibagikan di grup TKPKD.
Wakil Walikota Ronny meminta seluruh OPD berperan aktif dalam upaya penurunan angka kemiskinan di Kota Bengkulu. ‘’Mohon kerja sama Bapak-Ibu semua agar angka kemiskinan terus menurun,’’ pinta Ronny.
‘’Kami ingin warga Kota Bengkulu hidup lebih baik dan bahagia, sejalan dengan visi-misi dalam RPJMD. Saat ini angka kemiskinan kita sudah menurun karena banyak upaya yang telah dilakukan,’’ kata Ronny.
Turut hadir dalam rapat tersebut Asisten II Setda Kota Bengkulu Sehmi, Staf Ahli Walikota I Made Wardana, Kepala Bappeda Medy Pebriansyah, serta kepala OPD terkait, seperti Dinas Sosial, Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Perindag.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, angka kemiskinan di Kota Bengkulu tercatat sebesar 11,91 persen, berada di bawah rata-rata provinsi.
Namun, garis kemiskinan Kota Bengkulu masih tercatat tertinggi di Provinsi Bengkulu, yakni sebesar Rp 820.354. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka berada di angka sekitar 5 persen.
Dalam kesempatan itu, Bappeda juga memaparkan alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan dalam APBD Perubahan 2025, yaitu belanja langsung sebesar Rp 47 miliar lebih, belanja tidak langsung sebesar Rp 87 juta, dan anggaran penunjang sekitar Rp 3 miliar.(JUL/RMC)
