Home Info Daerah KPK Tekankan Penertiban Aset di Bengkulu

KPK Tekankan Penertiban Aset di Bengkulu

Koordinasi KPK dengan BPN dalam upaya penertiban aset

BencoolenTimes.com, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah I bertemu dengan jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bengkulu dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten dan Kota se-Provinsi Bengkulu membahas kemajuan upaya penertiban aset Pemerintah Daerah (Pemda) se-Bengkulu di Ruang Aula Kanwil BPN Bengkulu, Senin (5/4/2021).

Direktur Korsup Wilayah I KPK Didik Agung Widjanarko mengatakan, KPK meminta dukungan Kanwil BPN Provinsi Bengkulu untuk bersama-sama melakukan upaya penyelamatan aset daerah, dalam bentuk bantuan percepatan upaya sertifikasi aset pemda dan PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas) di seluruh wilayah Bengkulu.

“Data KPK sampai dengan akhir 2020, dari keseluruhan jumlah aset milik Pemda se-Provinsi Bengkulu berjumlah 7.984 bidang tanah, yang telah bersertifikat baru 3.940 bidang tanah atau 49,34 persen. KPK mendorong target sertifikasi di tahun 2021 ini sebanyak 1.437, walau total target Pemda dan BPN Bengkulu di 2021 ini hanya 722,” ujar Didik.

Sementara itu, terkait penertiban PSU, berdasarkan data yang telah dikumpulkan KPK per Februari 2021, pemda yang sudah menerima penyerahan PSU dari pengembang perumahan adalah Pemerintah Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Tengah.

Untuk Pemerintah Kota Bengkulu, terdapat 5 PSU yang telah diserahterimakan di tahun 2020, yakni Perumahan Grand Laksita seluas 5.062 meter persegi, Perumahan Griya Laksita 2 (3.982 meter persegi), Perumahan Perindo Indah V (2.079 meter persegi), Perumahan Perindo Indah (1.464 meter persegi), dan Perumahan Royal Residence II (8.629 meter persegi).

Sedangkan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, ada 2 pengembang yang sudah serah terima PSU. Lalu, satu pengembang sedang dalam proses serah terima PSU, serta 20 pengembang belum menyerahkan PSU-nya. Total PSU, baik yang sudah diserahkan maupun belum, mencapai nilai Rp2,28 Miliar.

Di samping itu, data KPK per Februari 2021, terdapat 4 tanah dan bangunan yang bermasalah di Pemerintah Provinsi Bengkulu, yaitu tanah lapangan golf, tanah dan bangunan Fakultas Kedokteran Universitas Bengkulu, kantor dan balai pembibitan hewan, dan tanah yang direncanakan untuk pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) moderen. Keseluruhan nilai aset tersebut mencapai Rp4,3 Miliar.

Menanggapi KPK, Kepala Tata Usaha Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu Euis Yeni Syarifah menyebutkan, pihaknya selama ini sudah bekerja sama dengan pemda Provinsi Bengkulu termasuk pula langkah proaktif dari Kantor-Kantor Pertanahan untuk berkoordinasi dengan pemda kabupaten dan kota se-Bengkulu untuk meningkatkan jumlah aset bidang tanah milik pemda yang bersertifikat.

Pengelolaan aset daerah, secara legal telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Di situ disebutkan bahwa pengguna barang (pemda) harus melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik negara/daerah yang berada di bawah penguasaannya.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas setidaknya ada 3 (tiga) hambatan yang perlu penyelesaian, yaitu terkait pemda yang tidak dapat menunjukan batas-batas fisik aset yang dimilikinya, pemda yang tidak dapat menunjukan alas hak atas aset yang dikuasainya, serta aset milik pemda dikuasai pihak ketiga. (Bay/Humas KPK)