,){kind=link}
BencoolenTimes.com, – Massa dari Bengkulu yang tergabung dalam Forum Komunikasi Rakyat Demokrasi (FKRD) akan demo di tiga Kantor Lembaga Penegak Hukum pusat diantaranya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung RI, dan Mabes Polri, Selasa (11/4/4/2023) nanti.
Koordinator Aksi, Alpian Gunadi mengatakan, dalam aksi demo itu, ada sederet kasus yang menjadi tuntutan massa dari Bengkulu yakni meminta mengusut dugaan korupsi pada Balai Jalan Nasional (BJN) Bengkulu, dugaan Korupsi Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VII, dugaan korupsi proyek pembangunan wisata Kota Tuo.
Lalu, dugaan korupsi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, dugaan korupsi pengadaan bibit pada Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai-Hutan Lindung (BPDASHL) Bengkulu dan dugaan korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong
“Kita mendesak, tuntutan yang kita bawa ditindaklanjuti oleh lembaga penegak hukum. Selain itu, kita juga membawa tuntutan soal kasus PT. Injatama Mining yang merusak jalan di Bengkulu Utara dan akan kita suarakan di Kejaksaan Agung, karena kita menilai, penanganan yang dilakukan Kejati Bengkulu terkesan tidak serius. Sekaligus kita melaporkan ke Jamwas dan Komisi Kejaksaan,” jelas Alpian Gunadi kepada BencoolenTimes.com, Sabtu (8/4/2023).
Alpian Gunadi menuturkan, untuk demo di Mabes Polri, pihaknya mendesak agar beberapa perkara di Polda Bengkulu yang dinilai mangkrak dituntaskan.
“Kita juga mendesak Mabes agar Polda Bengkulu salah satunya menuntaskan kasus tambang batu bara ilegal di Bengkulu Tengah yang diduga banyak pihak terlibat serta diduga ada mafia di dalamnya,” jelas Alpian Gunadi.
Alpian Gunadi menambahkan, sedangkan untuk tuntutan di KPK pihaknya belum membeberkan, karena hal tersebut akan diungkapkan nanti saat aksi.
“Kita tidak hanya demo, tetapi juga akan menyerahkan bukti-bukti dugaan korupsi yang tertuang dalam poin-poin tuntutan tersebut,” terang Alpian Gunadi. (BAY)