Oleh Erwin Basrin, Akar Global Inisiatif, Bengkulu
BencoolenTimes.com – Tiga minggu lagi delegasi Indonesia terbang ke Antalya, Turki. Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 atau COP31 berlangsung pada 9 sampai 20 November 2026. Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, memimpin rombongan. Pemerintah sudah menyiapkan dagangannya: pasar karbon dan rencana rehabilitasi 12,3 juta hektare hutan untuk menarik dukungan internasional. Paviliun Indonesia bahkan dirancang sebagai ruang transaksi, lengkap dengan sesi pertemuan penjual dan pembeli kredit karbon.
Saya membaca agenda itu sambil memeriksa data titik panas di Bengkulu. Terus terang, saya marah.
Kementerian Kehutanan mencatat 107.465 hektare hutan dan lahan terbakar sepanjang Januari sampai Juni 2026. Kalimantan Barat menyumbang 28.680 hektare, disusul Riau dengan 15.477 hektare. Dua bulan kemudian, data SIPONGI yang dihimpun CELIOS menunjukkan luas areal terbakar sudah mencapai 202.010 hektare. Gakkum mencatat jumlah kejadian karhutla semester pertama 2026 naik 366 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
CELIOS menghitung biaya ekonomi dan kesehatannya. Angkanya berada di kisaran Rp39,29 triliun sampai Rp123,1 triliun, dan hitungan itu belum memasukkan kebakaran setelah Agustus.
Bengkulu tidak luput. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu mendeteksi 1.350 titik panas dari Januari sampai 27 Agustus 2026, dengan indikasi luas terbakar 125,15 hektare. Angka hektarenya memang kecil dibanding Kalimantan Barat. Namun warga Kota Bengkulu sempat menghirup udara berkategori sangat tidak sehat akibat konsentrasi PM2.5. Stasiun Klimatologi Bengkulu juga memperkirakan El Nino yang kuat menunda musim hujan sampai akhir Oktober atau November. Jadi, ketika delegasi kita membuka paviliun di Antalya, warga di sini mungkin masih menunggu hujan.
Pertanyaan saya sederhana. Karbon mana yang mau kita jual? Karbon dari hutan yang terbakar tahun ini?
Greta Thunberg menyusun The Climate Book: The Facts and the Solutions pada 2022 bersama lebih dari seratus ilmuwan, ekonom, aktivis, dan penulis. Saya tidak menemukan sains baru di buku itu. Yang saya temukan adalah keberanian menyebut masalah tanpa basa-basi.
Thunberg mencatat bahwa dunia sudah berunding soal iklim selama tiga dekade, tetapi emisi global terus naik. Ia menilai konferensi iklim makin sering menjadi panggung citra bagi pemerintah dan korporasi, bukan tempat memotong emisi secara nyata. Beberapa kontributor buku itu juga membongkar kelemahan skema offset karbon. Kredit karbon hutan bergantung pada hutan yang tetap berdiri. Jika hutan itu terbakar, ditebang, atau dikonversi, karbonnya kembali ke atmosfer, sedangkan kreditnya sudah berpindah tangan.
Indonesia sedang memperlihatkan kelemahan itu secara langsung. CELIOS mengaitkan lonjakan karhutla di Papua Selatan, provinsi dengan luas terbakar kedua tertinggi per Agustus, dengan pembukaan lahan besar untuk proyek food estate dan bioetanol. Pemerintah membuka lahan skala besar di satu provinsi, lalu menawarkan kredit karbon hutan di forum internasional. Dua kebijakan ini saling meniadakan.
Kerangka ekologi politik yang dirumuskan Piers Blaikie dan Harold Brookfield sejak 1987 membantu membaca situasi ini. Kerusakan lahan jarang lahir dari alam semata. Kerusakan lahir dari keputusan ekonomi dan politik tentang siapa yang boleh membuka lahan, siapa yang menanggung asap, dan siapa yang menikmati untungnya. Pejabat Kementerian Lingkungan Hidup sendiri mengakui sebagian besar karhutla bersumber dari aktivitas manusia, baik sengaja maupun lalai. Artinya, karhutla bisa dicegah. Kalau bisa dicegah tetapi terus berulang, maka masalahnya ada pada kemauan dan penegakan hukum.
Pemerintah memilih narasi “Delivering Climate Solutions at Scale” untuk COP31. Saya setuju dengan kata skala. Masalahnya, kebakaran 2026 juga terjadi dalam skala besar. Sebelum berangkat, pemerintah perlu membereskan beberapa hal.
Pertama, umumkan peta konsesi yang terbakar sepanjang 2026, lengkap dengan nama perusahaannya. Publik berhak tahu sebelum delegasi menjual apa pun atas nama hutan Indonesia. Kedua, tunda penawaran kredit karbon dari wilayah dengan karhutla tinggi sampai audit independen selesai. Pembeli internasional pun akan meminta jaminan itu cepat atau lambat.
Ketiga, tunjukkan angka penegakan hukum. Berapa korporasi yang Gakkum periksa tahun ini? Berapa yang sudah membayar ganti rugi? Keempat, beri masyarakat adat dan desa penjaga hutan bagian langsung dari pendanaan iklim. Mereka butuh anggaran dan pengakuan wilayah kelola, bukan sekadar kursi pembicara di sesi paviliun.
Kritik saya tidak berhenti pada pemerintah. Saya juga gelisah melihat sebagian aktivis lingkungan, termasuk orang-orang di lingkaran saya sendiri, yang bersuara hanya lewat status pendek.
Polanya selalu sama. Asap datang, linimasa penuh foto langit jingga, tagar penyelamatan hutan, dan kalimat kemarahan dua baris. Seminggu kemudian hujan turun dan unggahan berganti topik. Tidak ada laporan resmi ke Gakkum, tidak ada surat ke DPRD, tidak ada yang membaca dokumen izin perusahaan di sekitar titik api.
Evgeny Morozov menyebut gejala ini slacktivism pada 2009, yaitu aktivisme yang memberi rasa puas tanpa menghasilkan perubahan politik. Malcolm Gladwell menulis argumen serupa pada 2010. Menurutnya, media sosial membangun ikatan lemah antar orang, sementara perlawanan yang berisiko butuh ikatan kuat, organisasi, dan disiplin. Status pendek bisa menyebarkan informasi. Status pendek tidak bisa menyeret perusahaan pembakar lahan ke pengadilan.
Ironisnya, banyak dari kita mengutip Greta Thunberg di media sosial tanpa meniru caranya bekerja. Thunberg memang aktif di media sosial. Namun unggahannya punya bobot karena ia duduk di depan parlemen Swedia sejak Agustus 2018, lalu mengulanginya setiap Jumat selama bertahun-tahun. The Climate Book juga lahir dari kerja panjang mengumpulkan data dan pendapat ahli, bukan dari satu kalimat viral.
Saya tidak meminta aktivis berhenti mengunggah. Saya meminta setiap unggahan punya kelanjutan. Bergabunglah dengan patroli Masyarakat Peduli Api di desa terdekat. Unduh data titik panas dari SIPONGI, cocokkan dengan peta izin, lalu kirim temuannya ke penegak hukum dan media. Dampingi warga yang terserang ISPA agar tercatat sebagai korban. Kerja seperti ini lambat dan jarang mendapat tanda suka. Kerja seperti ini juga satu-satunya yang membuat pemerintah dan korporasi menghitung ulang.
Organisasi masyarakat sipil, termasuk lembaga kami, juga perlu jujur. Kami ikut tergoda mengukur keberhasilan dari jumlah tayangan. Padahal ukuran yang benar adalah hektare yang tidak terbakar dan kasus yang sampai ke meja hakim.
Delegasi Indonesia berangkat ke Antalya dalam tiga minggu. Hujan di Bengkulu mungkin turun pada waktu yang hampir sama. Saya tidak ingin hujan yang memadamkan api, lalu delegasi di Antalya yang menerima pujian atas hutan yang masih tersisa.
