BencoolenTimes.com, – Sebanyak 28.431 nelayan tradisional yang tersebar di 5 kantong se-Provinsi Bengkulu terancam kehilangan mata pencarian disebabkan oleh krisis iklim berkelanjutan.
Krisis iklim terjadi karena cuaca ekstrim, kenaikan permukaan dan suhu air laut dan penyebab utamanya karena emisi gas rumah kaca yang terus meningkat akibat aktivitas manusia. Salah satu penyumbang emisi terbesar adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batu bara, yakni sebesar 44 persen.
Fenomena tersebut divisualisasikan oleh Kanopi Hijau Indonesia ke dalam bentuk film pendek berjudul PUNAH yang diluncurkan pada tanggal 11 April 2023.
Sampai saat ini negara terus kecanduan batu bara. Misalkan, ada 33 unit PLTU batu bara yang beroperasi di Sumetera berkapasitas 3.566 Megawatt (MW), lalu perencanaan pemerintah Rencana Usaha Pemenuhan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021 – 2030 akan menambah PLTU batu bara sebesar 4.000 MW.
Dimana, provinsi Bengkulu berdiri satu PLTU batubara berkapasitas 2×100 MW di Teluk Sepang dan bongkar muat batu bara serta tempat penumpukan batu bara (stokpile) di pesisir Teluk Sepang.
Dampak yang dirasakan oleh komunitas adalah terancam kehilangan sumber penghidupan. Contohnya nelayan tradisional di Teluk Sepang Kota Bengkulu. Sejak tahun 2019 hingga tahun 2022, pendapatan ikan menurun drastis. Didukung oleh data UPTD Pelabuhan Perikanan Pulau Baai Bengkulu merilis pada 2019 produksi ikan nelayan mencapai 8,6 juta ton menjadi 7,5 juta ton pada 2020, turun menjadi 4,2 juta ton pada 2021 dan terus merosot ke angka 2,4 juta ton pada 2022.
Kondisi ini memaksa para nelayan menghentikan aktivitas melautnya dan memilih untuk mencari pekerjaan di darat. Bekerja sebagai buruh tani, buruh nelayan, kuli bangunan hingga bekerja sebagai pembuka terpal dan bongkar batubara.
Nelayan tradisional Teluk Sepang, Dendi mengungkapkan bahwa, dirinya menggantungkan hidup pada laut. Ia mengeluhkan kondisi cuaca yang buruk dan ikan yang susah didapat sekarang ini.
“Dampak yang kami rasakan kami sering tekor, 1 kali melaut hanya Rp 40.000 bahkan nol. Hal ini diperparah dengan keberadaan PLTU dan Stokpile batubara. Limbah cair dari PLTU, getaran PLTU serta air danau Teluk Sepang menjadi hitam mengakibatkan ikan tidak ada,” katanya
Sementara Manager Kampanye Anti Tambang Kanopi Hijau Indonesia, Hosani Hutapea menyatakan, film Punah adalah gambaran kecil dari kisah nelayan diberbagai tempat yang terdampak oleh krisis iklim.
“Dari film ini terlihat jelas bahwa Negara mengabaikan kesejahteraan hidup rakyatnya. Penguasa dan pengusaha hanya mementingkan keuntungan bisnis. Sedangkan ditingkat tapak rakyatnya tercekik oleh penderitaan,” jelasnya.
Hosani menegaskan solusi atas krisis iklim adalah negara harus segera mempensiunkan PLTU batu bara dan beralih ke energi yang adil dan berkelanjutan. (RLS/JRS)
