BencoolenTimes.com – Meski telah dikucurkan anggaran mencapai Rp 6 miliar untuk pembangunan lanjutan sarana dan prasarana pendukung gedung baru Kejaksaan Negeri (Kejari) Seluma, hingga saat ini pekerjaan tersebut belum rampung 100 persen. Bahkan, pengerjaannya telah melewati batas waktu kontrak yang ditetapkan.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Seluma memastikan akan mengenakan denda kepada rekanan yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan fisik tepat waktu pada tahun anggaran 2026.
Kepala Dinas PUPR Seluma, M Syaifullah mengatakan, sebagian besar pekerjaan fisik yang bersumber dari APBD murni telah diselesaikan. Hanya beberapa pekerjaan yang masih menyisakan tahap penyelesaian akhir.
”Untuk pembangunan lanjutan di Kejari Seluma sudah melampaui waktu kontrak, sehingga kita mengenakan denda,” tegas M Syaifullah, Selasa, 17 November 2026.
Meskipun pekerjaan pembangunan lanjutan sarana dan prasarana pendukung gedung Kejari Seluma tersebut hanya menyisakan tahap penyelesaian akhir atau finishing, pihaknya tetap akan memberlakukan denda terhadap rekanan pelaksana, yakni CV Anisah Putri Selatan (APS)
Menurutnya, penyelesaian fisik pekerjaan yang hampir rampung tidak serta-merta menghapus kewajiban rekanan untuk membayar denda akibat keterlambatan pengerjaan. Adapun pembangunan lanjutan yang direncanakan meliputi pelapisan tebing di sekitar area gedung, pembangunan pagar dan gapura, penataan halaman kantor, serta pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
”Walaupun fisiknya sudah terselesaikan, tetapi finishing-nya tetap dikenakan denda kepada rekanan ini,” ungkapnya.
Sementara itu, untuk pekerjaan fisik tahun 2026 yang bersumber dari APBD murni, progres pengerjaannya secara keseluruhan telah mencapai sekitar 90 persen. Dalam waktu dekat, PUPR juga akan melakukan Provisional Hand Over (PHO) atau serah terima pertama terhadap sejumlah pekerjaan yang telah rampung. Salah satunya pembangunan pelapis tebing dan box di Desa Pagar, Kecamatan Ulu Talo, yang dilaporkan telah selesai dikerjakan.
”Pembangunan yang bersumber dari APBD murni mayoritas sudah 90 persen, namun masih ada tahap finishing,” imbuhnya.
Berbeda dengan pekerjaan APBD murni, progres pembangunan fisik yang bersumber dari APBD Perubahan saat ini baru mencapai sekitar 60 persen. Karena itu, PUPR meminta seluruh rekanan untuk mempercepat pengerjaan, mengingat waktu penyelesaian kontrak semakin dekat.
”Kita juga menyurati rekanan agar pekerjaan bisa tepat waktu diselesaikan. Mengingat saat ini sudah di penghujung tahun,” sampainya.
PUPR berharap seluruh rekanan dapat menambah jumlah tenaga kerja di lapangan serta mengoptimalkan waktu pengerjaan. Dengan demikian, seluruh pekerjaan fisik yang masih berjalan dapat diselesaikan sesuai batas waktu kontrak yang telah ditetapkan. (RSL)


