BencoolenTimes,com – Rencana aktivitas pertambangan emas PT Energi Swa Dinamika Muda (ESDMu) di Kabupaten Seluma kembali menjadi sorotan. Di tengah masih bergulirnya pro dan kontra di tengah masyarakat, perusahaan tersebut mulai menyosialisasikan rencana pembangunan fasilitas pendukung berupa helipad di Desa Giri Nanto, Kecamatan Ulu Talo, Kabupaten Seluma, Kamis, 19 November 2026.
Sosialisasi tersebut kembali memunculkan perhatian publik terhadap rencana investasi pertambangan emas di kawasan Bukit Sanggul. Terlebih, rencana aktivitas pertambangan itu hingga kini masih menuai penolakan dari sejumlah elemen masyarakat, mulai dari aktivis lingkungan, organisasi kemasyarakatan hingga kalangan mahasiswa.
Kepala Desa Muara Nibung, Kecamatan Ulu Talo, Dodi Harjo, yang turut menghadiri kegiatan sosialisasi tersebut mengaku, sikap masyarakat terhadap rencana pertambangan emas itu masih terbelah. Sebagian mendukung, namun tidak sedikit pula yang menyatakan penolakan.
”Kalau masyarakat ini pro dan kontra, ada yang mendukung, ada yang menolak sebagian. Bagi yang ada keuntungan kemungkinan mendukung, kan. Cuma ada juga yang menolak. Pro dan kontra lah,” ujarnya.
Dodi menjelaskan, Forum Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Ulu Talo yang terdiri dari 13 desa, termasuk lima desa penyangga kawasan rencana pertambangan, yakni Desa Giri Nanto, Pagar Banyu, Muara Nibung, Giri Mulya dan Banyu Kencana, saat ini masih mengikuti kebijakan pemerintah kabupaten maupun provinsi. Menurutnya, pemerintah desa akan mengikuti mekanisme dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah sepanjang seluruh persyaratan serta perizinan kegiatan perusahaan telah dipenuhi.
”Kami Forum Kepala Desa di Kecamatan Ulu Talo ini ada 13 desa. Desa penyangga itu ada lima desa. Jadi, segala hal yang dilaksanakan oleh pihak PT ESDMu ini kami mengikuti alur dari pemerintah. Kalau mereka sudah mengantongi izin, semuanya sudah lengkap dan jelas, mau tidak mau kami ikut,” katanya.
Ia menegaskan, pemerintah desa tetap berpedoman pada kebijakan pemerintah kabupaten dan provinsi. Sebab, wilayah yang direncanakan menjadi lokasi pertambangan tersebut bukan berada dalam wilayah administratif desanya.
”Jadi, pedoman kami pemerintah kabupaten. Karena wilayah yang akan ditambang itu bukan wilayah desa kami. Itu wilayah punya hak kabupaten dan provinsi, kami sekadar mengikuti alur,” tutupnya. (RSL)
