BencoolenTimes.com – Suasana di kawasan Pasar Minggu yang biasanya hanya riuh oleh transaksi jual-beli, mendadak berubah tegang.
Ketegangan memuncak saat Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi terlibat konfrontasi lisan yang tajam dengan perwakilan pedagang, yakni Ketua PKL Pasar Minggu Edi Susanto.
Aksi adu argumen ini terekam dalam sebuah video yang kini viral, memperlihatkan betapa tipisnya batas antara ketertiban dan kekacauan di lapangan.
Ketegasan pemerintah kota tidak main-main. Puncak drama terjadi saat seorang warga mencoba melakukan negosiasi di tengah penjelasan pemerintah mengenai sistem undian (lotre) lapak.
Perwakilan pedagang tersebut mencoba menyela dengan membawa nama “anggota kelompok” mereka agar mendapatkan perlakuan khusus atau posisi tertentu.
Namun, belum sempat kalimat itu selesai, Dedy Wahyudi langsung memotong dengan telak. Dengan nada bicara yang dalam dan penuh otoritas, ia meruntuhkan dinding eksklusivitas kelompok tersebut.
”Kini idak ado anggota-anggotaan. Seluruh pedagang, Ini warga sayo, idak ado anggota ini itu, itu warga sayo!,” cetus Dedy.
Ruang dialog seketika hening. Klaim kelompok yang biasanya sakti di jalanan, seolah tak berkutik di hadapan prinsip keadilan bagi seluruh warga.
Pemerintah Kota Bengkulu bersikeras bahwa penataan pedagang mulai dari pedagang ikan hingga sayuran harus dilakukan melalui sistem undian yang adil.
Tidak ada lagi istilah “pedagang depan” atau “pedagang belakang” berdasarkan kekuatan ormas atau senioritas.
”Sekali lagi ikuti aturan main. Kalau ikut aturan main, insya Allah akan lancar galo-galo,” pungkas Dedy.
Untuk diketahui, Pemerintah Kota Bengkulu mengambil langkah solutif namun tegas dalam menata kawasan ekonomi strategis di sekitar Pasar Tradisional Modern (PTM) dan Mega Mall.
Menanggapi keluhan pedagang kaki lima (PKL) yang enggan berjualan di dalam gedung, Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi memutuskan untuk membangun lapak representatif yang berlokasi tepat di samping PTM.
Penataan ini menjadi upaya pemerintah untuk menertibkan badan jalan yang selama ini disesaki oleh pedagang liar.
Pembangunan fasilitas di samping PTM ini akan dibuat dengan standar yang bagus dan layak agar pedagang nyaman. Namun, pemerintah memberikan syarat mutlak bahwa aktivitas jual beli tidak boleh lagi menyentuh badan jalan maupun trotoar yang merupakan fasilitas umum. (JUL/RMC)
