Home Info Daerah Wawali Dapat Perlakuan Tak Lazim, Pakar: Perlakuan Itu Tidak Beretika

Wawali Dapat Perlakuan Tak Lazim, Pakar: Perlakuan Itu Tidak Beretika

saat Wawali Dedy Wahyudi menghadiri rapat koordinasi (Rakor) pencegahan korupsi terintegrasi Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD se-Provinsi Bengkulu

BencoolenTimes.com, – Baru-baru ini Dinas Kominfo Kota Bengkulu menyiarkan sebuah video yang mewartakan bila Wakil Walikota (Wawali) Bengkulu diperlakukan tidak selazimnya oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu saat Wawali Dedy Wahyudi menghadiri rapat koordinasi (Rakor) pencegahan korupsi terintegrasi Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD se-Provinsi Bengkulu, Rabu (7/4/2021).

Dalam acara yang dihelat di Balai Raya Semarak itu, semua kepala daerah dipanggil untuk maju. Kecuali, Dedy Wahyudi yang mewakili Walikota Bengkulu.
Acara pun berangsur selesai dan para peserta meninggalkan ruangan. Sementara di ruang berbeda, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah sedang melakukan konferensi pers bersama rombongan awak media.

Dengan muka penuh kebingungan, Dedy Wahyudi akhirnya melempar protes ke panitia. Tak lama, Dedy Wahyudi langsung ‘cabut’ dari istana Gubernur Bengkulu itu. Wartawan sempat mencegat, tapi Dedy enggan komentar.

Perlakuan tak lazim tersebut mendapat komentar dari Pakar Politik Dosen UNIB Jarto Tarigan M.Si. Tarigan mengungkapkan, terkait tidak dimintanya Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu dalam hal ini Wakil Walikota Bengkulu oleh Pemerintah Provinsi menandatangani pakta integritas bersama kepala daerah lain, jika dilihat dari sisi etika pemerintahan pihaknya sangat menyesalkan hal tersebut terjadi.

“Kenapa demikian karena secara etika, maka seluruh kepala daerah secara protokoler seharusnya diberlakukan sama tidak ada lebih tinggi dan tidak ada lebih rendah. Ketika itu tidak dilakukan maka itu adalah menjadi cerminan belum berjalannya apa yang disebut dengan etika pelayanan pemerintahan. Kita bisa bayangkan kalau pada tingkat kepala daerah masih terjadi hal demikian, bagaimana ketika berbicara pada tingkatan yang lebih bawah katakanlah misalnya masyarakat biasa. Oleh karena itu sekali lagi dalam kesempatan ini saya menyatakan bahwa perlakuan-perlakuan yang tidak sama ini mencerminkan masih perlunya penataan pelaksanaan etika pemerintahan di Provinsi Bengkulu yang sangat kita cintai ini,” jelas Tarigan, Rabu (7/4/2021).

Tarigan berharap hal-hal seperti ini jangan sampai terulang lagi, terkait hal ini Tarigan menyampaikan alangkah baiknya pemerintah Provinsi menyampaikan permohonan maaf.

“Sekaligus pada kesempatan ini alangkah baiknya juga pemerinta provinsi menyatakan permohonan maaf, bahwa kurang berlakukan perlakuan yang sama antara kepala daerah yang satu dengan yang lain dalam hal ini dengan Wakil Walikota Bengkulu. Apalagi kita tau kepala daerah ini mewakili seluruh masyarakatnya dari daerah masing-masing. Kalau kepala daerahnya adalah Bupati dialah cerminan wakil dari seluruh rakyat kabupaten tersebut, begitu juga walikota, dia adalah wakil cerminan dari seluruh rakyat di Kota Bengkulu ini,” jelas Tarigan.

Tarigan juga menyampaikan, alasan terjadinya hal tersebut juga harus dijelaskan oleh Pemprov Bengkulu sehingga masyarakat bisa memahami.

“Apalagi kalau ada kekeliruan kan minta maaf. Menurut saya itu merupakan perbuatan yang terpuji sebenarnya, dan itu sekaligus memberikan contoh kepada masyarakat jangan pernah kita melakukan perlakuan yang berbeda yang tidak setara dengan seluruh elemen masyarakat, nah dengan pimpinan kepala daerah saja masih terjadi seperti itu, bagaimana dengan katakanlah masyarakat biasa,” beber Tarigan.

Karena, sambung Tarigan, Kota itu merupakan wajah Provinsi, pertama kali orang masuk ke Provinsi yang dilihat adalah bagaimana kotanya.

“Nah seperti itulah wajahnya, jadi kalau hubungan baik antara provinsi dan kota terjalin dengan baik maka itu menjadi potret bagaimana bisa menjalin hubungan baik dengan seluruh kabupaten. Jadi kalau baik semuanya hanya dengan cara begitu menurut saya provinsi ini bisa memahami, bisa melampaui daerah-daerah lain seperti itu. Sekilas memang nampaknya ini sepele tapi menurut saya ini adalah, ada apa dibalik itu semua, kan itu menjadi pertanyaan moral sebenarnya, bukan hanya sekedar perlakuan dianggap kurang setara, tetapi ada apa dibalik itu, nah itu yang menjadi pertanyaan kita semua. Oleh karena itu menurut saya sangat tepat kalau misalnya Pemerintah Provinsi dalam hal ini pak Gubernur meminta maaf atas terjadinya perlakuan katakanlah kurang setara dengan kepala-kepala daerah yang lain,” terang Tarigan. (Bay)