BencoolenTimes.com – Tiga petani Tanjung Sakti Kabupaten Mukomuko, Bengkulu menyatakan banding atas putusan gugatan PT. Daria Dharma Pratama (DDP) di Pengadilan Negeri Mukomuko (18/3). Putusan gugatan yang dikeluarkan Pengadilan Mukomuko dengan Nomor: 6/PDT.G/2023/PN MKM terhadap 3 Petani Tanjung Sakti, Harapandi, Ibnu Amin dan Rasuli melalui e-court (Electronic Justice System) pada 5 maret 2024.
Isi putusan tersebut, mengabulkan sebagian dari tuntutan PT. DDP selaku penggugat. Serta para tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum kepada penggugat.
Perbuatan melawan hukum yang dimaksud, pertama, para tergugat menghalang-halangi proses panen buah sawit milik penggugat diatas lahan Hak Guna Usaha (HGU) nomor 125 milik Penggugat.
Lalu, para tergugat mengambil dengan tanpa hak buah sawit hasil panen milik penggugat diatas lahan HGU Nomor 125 milik penggugat. Serta tergugat I dan tergugat III menghalang-halangi kegiatan usaha penggugat diatas lahan HGU Nomor 125 milik penggugat, menggunakan nama kelompok tani lain.
Tidak hanya itu, dalam putusan, hakim juga menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng Rp 1.363.000 dan hakim menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.
Atas putusan tersebut, salah satu petani, Harapandi yang digugat perusahaan perkebunan sawit itu merasakan sakit hati. Karena hakim menyatakan para petani sebagai maling dan menghalangi aktivitas perusahaan.
‘’Perlu saya tegaskan bahwa sebelum kami mengelola lahan tersebut, kami sudah datangi kantor region PT. DDP untuk menanyakan legalitas dan mereka mengatakan baru mengantongi izin lokasi. Berdasarkan hal tersebut didukung, oleh kondisi lahan yang tidak dirawat dengan baik, kami bersama dengan teman teman mengusahakan lahan tersebut, lalu kami digugat,’’ sampai Harapandi.
Harapandi mengaku bingung dengan putusan majelis hakim, yang salah satunya bahwa pihak penggugat dalam hal ini PT. DDP mengakui bahwa lahan Divisi 5 dan 7 Air Pendulang Estate (APE) yang saat ini menjadi objek konflik antara petani dengan perusahaan belum mempunyai HGU yang disebutkan PT. DDP dalam surat Nomor 113/DD APE/III/2022 tertanggal 9 maret 2022. Hal ini sejalan dengan alat bukti HGU nomor 125 yang alamatnya tidak berada di wilayah Desa Serami Baru.
‘’Tentu, hasil putusan ini sangat membingungkan bagi kami dan membuat kami semakin yakin bahwa perjuangan atas tanah yang saat ini kami lakukan adalah perjungan yang benar. Serta kami tetap akan bertahan sampai titik darah penghabisan demi tercapainya keadilan,’’ sebut Harapandi.
Karena itu pula, Senin (18/3) pagi, Harapandi dan rekan-rekannya mendatangi Pengadilan Negeri (PN) kelas IIB Mukomuko untuk menyatakan banding. Mereka ditemani belasan petani lainnya, didampingi toko adat dan diiringi ritual adat suku Pekał Mukomuko.
Pendamping hukum petani, Abdullah, SH menyatakan upaya ini adalah cara petani dalam memperjuangkan hak hukumnnya. ‘’Kami senang dengan keberanian petani yang menyatakan banding dan kami juga menyayangkan putusan pengadilan nomor. 6/PDT.G/2023/PN MKM, seharusnya petani menang,’’ sampai Abdullah.(RLS/JRS)
