BencoolenTimes.com – Bank Bengkulu menjadi tuan rumah rangkaian Undian Nasional Tabungan Simpeda XXXVII-2026 yang digelar bersama Seminar Nasional ASBANDA di Hotel Mercure Bengkulu, Jumat, 21 Agustus 2026.
Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk memperkuat peran dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah sekaligus memperkenalkan potensi Bengkulu kepada peserta dari berbagai daerah di Indonesia.
Direktur Utama Bank Bengkulu Iswahyudi mengatakan, seminar nasional tersebut diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi menghasilkan pemikiran dan rekomendasi strategis yang dapat diberikan kepada pemerintah untuk mendorong pembangunan daerah melalui bank daerah.
”Mudah-mudahan seminar hari ini bisa kita hasilkan pemikiran-pemikiran, rekomendasi yang dapat kita berikan kepada pemerintah untuk kemajuan pembangunan daerah melalui bank daerah,” ujar Iswahyudi.
Seminar tersebut menghadirkan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi H. Amro sebagai pemateri tunggal. Pembahasan diarahkan pada kebijakan sektor keuangan dan penguatan peran BPD dalam mendukung perekonomian daerah.
Iswahyudi mengatakan, penyelenggaraan kegiatan nasional ASBANDA di Bengkulu juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan potensi daerah, termasuk pariwisata dan budaya, kepada para peserta dari berbagai wilayah Indonesia.
Menurut dia, 27 BPD yang tergabung dalam ASBANDA mendapat kesempatan menjadi tuan rumah secara bergiliran. Dengan demikian, kesempatan bagi satu BPD untuk menjadi tuan rumah berlangsung sekitar satu kali dalam 12 tahun.
Selain seminar, rangkaian kegiatan juga diisi dengan Undian Nasional Tabungan Simpeda XXXVII-2026. Iswahyudi berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menabung sekaligus memperluas pemahaman mengenai Tabungan Simpeda.
”Karena Tabungan Simpeda ini adalah produk utama dari masing-masing perbankan,” ujarnya.
Iswahyudi juga mendorong agar sosialisasi Tabungan Simpeda diperluas melalui media daerah hingga televisi nasional sehingga semakin dikenal masyarakat.
Pada acara puncak yang digelar Jumat malam, rangkaian kegiatan akan dimeriahkan hiburan. Band Ungu dari Jakarta dijadwalkan tampil dalam acara tersebut.
Sementara itu, Ketua Umum ASBANDA Agus H. Widodo menyoroti tantanganyang dihadapi BPD, khususnya dalam menjaga likuiditas untuk memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan daerah.
Agus mengatakan, persoalan likuiditas BPD tidak hanya berkaitan dengan indikator perbankan seperti Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Liquidity Coverage Ratio (LCR), tetapi juga erat dengan arsitektur keuangan nasional dan kondisi fiskal daerah.
”Pada akhirnya, kekuatan ekonomi nasional juga ditentukan oleh kekuatan ekonomi daerah,” ujar Agus.
Menurut Agus, likuiditas BPD sangat berkaitan dengan siklus fiskal daerah, mulai dari transfer ke daerah, APBD, pembayaran aparatur sipil negara, BLU/BLUD, BUMD hingga berbagai transaksi dalam ekosistem pemerintah daerah.
Ia menyebut total aset 27 BPD hingga Juni 2026 mencapai sekitar Rp1.043 triliun. Sementara total kredit sekitar Rp673 triliun dan dana pihak ketiga sekitar Rp770 triliun.
Agus menilai kondisi BPD secara umum masih sehat dan sangat sehat. Namun, pertumbuhan fungsi intermediasi perlu diimbangi sumber pendanaan yang memadai.
Menurut dia, apabila tekanan terhadap sumber pendanaan terus terjadi, kompetisi memperebutkan dana dapat meningkat dan mendorong kenaikan biaya dana atau cost of fund. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi kemampuan BPD menyediakan pembiayaan yang kompetitif.
Padahal, kebutuhan pembiayaan daerah mencakup berbagai sektor, mulai dari UMKM, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi hingga pembangunan infrastruktur.
”Likuiditas BPD bukan semata-mata persoalan bank. Likuiditas BPD adalah bagian dari kapasitas pembangunan daerah,” tegas Agus.
Agus juga menyoroti perubahan sejumlah kebijakan sektoral yang berdampak terhadap mekanisme pengelolaan dan penyaluran dana pemerintah. Ia menilai perubahan tersebut perlu tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem keuangan daerah.
”ASBANDA mendukung tujuan tersebut. Namun, setiap perubahan kebijakan perlu pula mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem keuangan daerah,” ujarnya.
Agus menegaskan, penguatan BPD bukan sekadar upaya memperkuat industri perbankan daerah, tetapi juga bagian dari penguatan kapasitas pembiayaan pembangunan.
”Memperkuat BPD berarti memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan daerah. Ketika ekonomi daerah semakin kuat, maka fondasi ekonomi nasional pun akan semakin kuat,” pungkasnya. (JUL)
