BencoolenTimes.com, – Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Bengkulu menggelar Rembuk Aparatur Kelurahan dan Desa tentang Literasi Informasi dengan tema saring sebelum sharing, di Ballroom Grage Hotel, Kota Bengkulu, Kamis (09/5/2019).
Dalam laporan Ketua Bidang Media Massa, Hukum dan Humas FKPT Provinsi Bengkulu, Zacky Antony, SH., MH mengatakan kegiatan ini diikuti 100 orang peserta dari unsur aparatur Lurah, Kelapa Desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa, pengiat media sosial, dan media massa.
“Soal kenapa dipilihnya peserta tersebut, ini karena profesi mereka begitu dekat dengan masyarakat, sehingga ini menjadi penting nanti bisa menyampaikan informasi ke masyarakat soal deradikalisasi dan pencegahan paham-paham radikalisme jika terjadi di masyarakatnya,” kata Zacky.
Ketua FKPT Provinsi Bengkulu Brigjen Pol (Purn) Drs. M. Ruslan Riza, MM mengatakan kegiatan FKPT sudah dilaksanakan diberbagai kegiatan disetiap bidang, hari ini merupakan kegiatan bidang media massa, hukum dan humas soal literasi informasi.
“Kita melihat semakin berkembangnya teknologi digital upaya pencegahan mulai diarahkan dengan melek digital,” ujarnya.
Di Bengkulu sendiri masih berada diperingkat teratas soal paham radikalisme, salah satunya konten media sosial.
“Bagaimana mana melek digital, kita harus mencegah jangan sampai konten media sosial menjadi sarana penyebaran konten-konten paham radikalisme,” tambahnya.
“Oleh karena itu, butuh kerja sama seluruh pihak agar pencegahan di masyarakat dapat diwujudkan,” sambungnya.
Sementara itu, Direktur Pencegahan melalui Kepala Seksi (Kasi) Partisipasi Masyarakat Direktorat Pencegahan BNPT Setyo Pranowo, SH., MM mengatakan dengan mengandeng seluruh masyarakat guna melakukan pencegahan, hal ini dikarenakan terorisme masih menjadi ancaman besar di Indonesia.
Dengan perkembangan teknologi digital konten media sosial melalui jaringan internet bisa menjadi sarana menyebarkan paham-paham radikalisme.
“Untuk itu, dibutuhkan sinergi yang kuat antara aparat keamanan dengan masyarakat, sehingga kami terus mendorong aparatur desa atau lurah juga harus memahami soal literasi informasi pencegahan paham-paham radikalisme tersebut,” tutupnya. (BT/MS)
