BencoolenTimes.com, – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia) Provinsi Bengkulu menggelar sosialisasi jaminan fidusia kepada masyarakat di salah satu hotel di Kota Bengkulu, Rabu (21/2/2024).
Disampaikan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Bengkulu, Andrieansjah bahwa jaminan fidusia, sebagai bentuk jaminan berdasarkan kepercayaan, memainkan peran penting dalam dunia usaha dengan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak yang terlibat, yaitu Debitur dan Kreditur. Dalam sistem jaminan ini, objek yang dijadikan jaminan tetap berada dalam penguasaan pemiliknya atau pihak yang menjaminkan.
“Salah satu keuntungan utama bagi Debitur adalah kemudahan yang diberikan oleh jaminan fidusia. Dengan aset yang masih berada di bawah kontrolnya, debitur dapat terus mengelola dan menggunakan benda tersebut untuk mendukung kelangsungan usahanya,” kata Andrieansjah saat diwawancarai awak media.
Menurutnya, hal ini bisa memberikan fleksibilitas yang signifikan karena debitur tidak terbatas oleh pembatasan penggunaan aset jaminan, sehingga dapat menjalankan operasional bisnisnya secara optimal.
Sementara itu, Kreditur juga mendapat keuntungan dari jaminan fidusia. Dengan objek jaminan yang tetap berada di penguasaan debitur, risiko penyalahgunaan atau kerusakan aset dapat diminimalkan. Kreditur masih memiliki jaminan yang dapat diambil alih jika debitur gagal memenuhi kewajibannya.
“Hal ini memberikan rasa aman bagi kreditur dalam memberikan pinjaman atau kredit kepada debitur,” lanjutnya.
Dalam konteks pembayaran hutang, jaminan fidusia juga mempermudah proses pelunasan. Debitur memiliki insentif yang kuat untuk memastikan bahwa bisnisnya berjalan lancar agar dapat membayar hutangnya kepada kreditur.
Dengan mempertahankan kontrol atas aset yang dijaminkan, debitur dapat menjalankan bisnisnya tanpa terlalu dibatasi, sementara kreditur tetap memiliki jaminan yang kuat. Inilah yang membuat jaminan fidusia menjadi pilihan populer dalam dunia usaha yang penuh dengan dinamika dan tantangan.
Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di Indonesia, Sertifikat Jaminan Fidusia diberikan kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkracht.
“Ini akan memberikan legitimasi kuat terhadap tindakan kreditur dalam melakukan eksekusi jika terjadi wanprestasi atau kredit macet dari pihak debitur,” sampainya.
Disamping itu, dalam kasus wanprestasi, ketentuan undang-undang memberikan kreditur kewenangan untuk langsung melaksanakan eksekusi atas objek jaminan fidusia tanpa harus menunggu putusan pengadilan. Kreditur dapat menjual atau melakukan lelang langsung terhadap aset yang dijaminkan oleh debitur atas kesepakatan antara kreditur dan debitur.
Jaminan fidusia memberikan manfaat ganda. Pertama, kreditur dapat segera mendapatkan penggantian atas kredit yang gagal dibayar oleh debitur, meminimalkan dampak kerugian. Kedua, proses eksekusi yang cepat juga memberikan kepastian hukum dan keuangan, memungkinkan kreditur untuk segera mengalihkan atau mendisposisi aset tersebut untuk memenuhi tagihan yang belum dibayarkan.
Dalam prakteknya, kejelasan peraturan mengenai eksekusi jaminan fidusia memberikan kepercayaan kepada pihak kreditur untuk memberikan kredit tanpa terlalu banyak risiko. Hal ini menciptakan lingkungan bisnis yang lebih terstruktur dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, perlu diingat bahwa walaupun eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan tanpa proses pengadilan, tetap diperlukan kewaspadaan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh pihak kreditur yang dapat merugikan debitur secara tidak adil. Oleh karena itu, perlunya transparansi dan kepatuhan terhadap hukum dalam setiap transaksi jaminan fidusia.
Permasalahan dalam tindak pidana di bidang fidusia seringkali muncul akibat kurangnya pemahaman Pemberi Fidusia atau Debitur terhadap aturan hukum yang mengatur Jaminan Fidusia. Banyak kasus di mana Pemberi Fidusia melakukan tindak pidana tanpa menyadari bahwa perbuatannya melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Ketidakpahaman ini dapat membawa konsekuensi hukum serius, terutama karena adanya pasal-pasal yang mengatur tindak pidana dalam undang-undang tersebut.
“Salah satu contoh tindak pidana dalam konteks fidusia adalah pengalihan, penggadaian, atau penyewaan benda yang telah menjadi objek Jaminan Fidusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Tindakan semacam ini dapat merugikan pihak kreditur karena mengurangi nilai jaminan yang menjadi landasan untuk pemberian kredit,” paparnya.
Selain itu, memberikan keterangan yang menyesatkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999, juga merupakan tindak pidana fidusia. Memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan mengenai status atau keadaan aset yang dijaminkan dapat mengakibatkan kerugian finansial dan hukum bagi pihak kreditur.
Pentingnya edukasi mengenai hukum Jaminan Fidusia menjadi sangat relevan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dalam bidang ini. Para Pemberi Fidusia perlu memahami hak dan kewajiban mereka serta konsekuensi hukum dari tindakan tertentu. Seiring dengan itu, pihak yang terlibat dalam transaksi fidusia juga perlu memastikan bahwa komunikasi dan dokumentasi hukum dilakukan dengan jelas dan transparan.
Ia berharap melalui kegiatan sosialisasi ini khususnya kepada aparatur pemerintah dan masyarakat serta stakeholder terkait dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait Fidusia. (JRS)
