BencoolenTimes.com – Nelayan tradisional di Kelurahan Malabero Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu aksi pemblokiran jalan kawasan wisata pantai Malabero, Jumat, 8 Mei 2026.
Nelayan mempersoalkan penangkapan distribusi solar yang selama ini digunakan untuk kebutuhan melaut. Mereka menegaskan persoalan utama bukan pada harga jual BBM, melainkan keberlangsungan pasokan yang menjadi penopang aktivitas nelayan setiap hari.
Robert, salah satu nelayan menegaskan, selama ini tidak pernah ada keluhan terkait harga solar Rp8.000 per liter karena selisih dari harga subsidi digunakan untuk biaya distribusi dan angkut.
”Yang dipermasalahkan itu soal harga minyak. Padahal kami nelayan di sini tidak pernah komplain harga Rp8.000 per liter. Sebab selisih dari harga subsidi itu dipakai untuk biaya transportasi. Minyak diangkut pakai mobil, tentu butuh ongkos minyak kendaraan, sopir, dan biaya angkut lainnya,” ujarnya.
Menurutnya, nelayan kecil tidak memungkinkan membeli solar langsung ke SPBU karena terkendala antrean dan sistem pembayaran tunai. Selama ini, nelayan bergantung pada pengecer yang memberi kelonggaran pembayaran setelah melaut.
”Kalau kami beli langsung ke SPBU kemungkinan tidak bisa. Kami biasa ambil dulu sore hari, besok pagi setelah pulang melaut baru dibayar ke warung. Kalau hasil tangkapan ada, baru bisa bayar. Kalau tidak ada tangkapan, utang bertambah,” katanya.
Ia menegaskan, nelayan tradisional sangat bergantung pada distribusi BBM tersebut. Jika pasokan terhenti, aktivitas melaut dipastikan lumpuh.
”Kalau tidak dibebaskan, kami mau melaut pakai apa? Tidak mungkin hidupkan mesin pakai liur. Kami ini nelayan tradisional, bukan nelayan modern yang punya modal besar,” tegasnya.
Sebelumnya, aparat mengamankan satu unit mobil pik up warna silver bersama muatan solar yang diduga akan disalurkan kepada nelayan. Dalam sehari, kebutuhan solar nelayan di wilayah tersebut diperkirakan mencapai hampir 1 ton atau sekitar 1.000 liter.
Nelayan menegaskan harga yang mereka bayar masih dalam batas wajar, karena ada tambahan biaya distribusi dari harga subsidi.
”Harga yang kami beli itu Rp8.000 per liter, bukan Rp12.000. Harga subsidi sekitar Rp6.800, jadi ada tambahan untuk ongkos angkut,” jelasnya.
Para nelayan juga mengaku khawatir akan muncul penindakan lanjutan karena sebagian besar armada kapal di kawasan itu menggunakan pola distribusi yang sama.
”Di sini ada sekitar 80 sampai 100 nelayan yang punya armada. Baru satu titik yang diperiksa, kami tidak tahu apakah nanti ada lagi yang ditangkap,” ujarnya lagi.
Aksi selain di kawasan Malabero juga di Polda Bengkulu. Saat ini, tuntutan utama nelayan adalah meminta pihak yang diamankan segera dibebaskan agar aktivitas melaut tidak lumpuh dan roda ekonomi masyarakat pesisir tetap berjalan. (JUL)