BencoolenTimes.com – Perwakilan Ombudsman RI (Republik Indonesia) Provinsi Bengkulu menemukan maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang dalam penetapan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) bulanan dan biaya masuk siswa baru TK Negeri Pembina I Kota Bengkulu Tahun Ajaran 2026/2027.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bengkulu, Mustari Tasti, menjelaskan kesimpulan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor Registrasi 0199/IN/VIII/2026/BKL.
Dalam hasil pemeriksaan, Ombudsman menilai pembayaran yang ditetapkan pihak sekolah bukan merupakan sumbangan, melainkan pungutan wajib. Hal ini karena nominal dan waktu pembayaran telah ditentukan serta dikaitkan dengan penerimaan murid baru.
Pemeriksaan tersebut merupakan hasil Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman Bengkulu setelah menerima informasi masyarakat dan pemberitaan media daring mengenai dugaan pungutan di sekolah negeri tersebut.
Investigasi menyoroti kebijakan Kepala TK Negeri Pembina I yang menetapkan SPP bulanan dan biaya masuk tahunan kepada setiap siswa.
Biaya masuk tersebut mencakup pembayaran SPP bulan pertama, seragam, buku paket, kegiatan selama satu tahun, hingga alat tulis. Sementara itu, dana SPP antara lain digunakan untuk membayar tenaga pendidik honorer, pelatih ekstrakurikuler, petugas kebersihan, dan tenaga keamanan.
Kepala TK Negeri Pembina I dalam keterangannya kepada Ombudsman mengklaim penetapan biaya tersebut telah melalui sosialisasi dan rapat bersama wali murid. Pihak sekolah juga menyebut menerapkan sistem subsidi silang bagi keluarga kurang mampu.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu, Ilham Putra, turut membenarkan adanya kesepakatan antara pihak sekolah dan komite. Ia beralasan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD tidak dapat digunakan untuk membayar gaji guru honorer.
Namun, ahli dari Universitas Bengkulu yang dimintai pendapat dalam proses pemeriksaan menegaskan bahwa pembayaran tersebut masuk kategori pungutan, bukan sumbangan.
Hal itu karena pembayaran bersifat wajib, nominal dan waktunya ditentukan, serta dikaitkan dengan penerimaan murid baru. Ahli juga menilai alasan bahwa dana BOP PAUD tidak dapat digunakan untuk membayar honor guru tidak tepat.
Sebab, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2026 memperbolehkan sebagian dana BOP digunakan untuk pembayaran honor.
Ombudsman menilai kebijakan penetapan SPP dan biaya masuk tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, serta Keputusan Wali Kota Bengkulu Nomor 90 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru.
Menurut Mustari, kekurangan pembiayaan operasional sekolah negeri semestinya diatasi melalui dukungan APBD dan optimalisasi penggunaan dana BOP, bukan dengan menetapkan pungutan wajib kepada orang tua siswa.
Mustari menegaskan sekolah negeri memang diperbolehkan menerima bantuan dari wali murid, tetapi harus dalam bentuk sumbangan yang benar-benar sukarela. Keterbatasan anggaran maupun tujuan meningkatkan mutu pendidikan tidak dapat menjadi pembenaran untuk menetapkan pembayaran yang bersifat wajib.
”Atas temuan tersebut, Ombudsman Bengkulu memberikan tindakan korektif kepada pihak terkait. Salah satu rekomendasinya adalah mengembalikan seluruh uang yang telah dipungut kepada wali murid,” tegas Mustari.
Pihak sekolah juga diminta menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan dana Tahun Ajaran 2026/2027 secara terbuka kepada orang tua siswa dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu.
Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu diminta melakukan pembinaan terhadap TK Negeri Pembina I. Dinas juga harus memverifikasi dan memastikan pengembalian dana terkait penerimaan murid baru Tahun Ajaran 2026/2027 telah diselesaikan.
Ombudsman memberikan waktu 30 hari kerja sejak LHP diterima untuk melaksanakan tindakan korektif tersebut. Ombudsman juga akan memantau perkembangan pelaksanaannya.
Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan penyelenggaraan pelayanan pendidikan di TK Negeri Pembina I Kota Bengkulu berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (JUL)






