BencoolenTimes.com – Provinsi Bengkulu tengah menghadapi sejumlah tantangan lingkungan yang dipicu oleh perubahan iklim. Salah satu dampak yang paling dirasakan adalah kedangkalan di Pelabuhan Pulau Baai yang mengganggu mobilitas logistik dan distribusi hasil bumi, terutama dari Pulau Enggano.
Pelabuhan yang menjadi jalur utama keluar-masuk barang ini mengalami sedimentasi parah akibat arus laut yang semakin kuat dan gelombang besar. Pasir dan lumpur terbawa masuk ke Teluk Bengkulu, tempat pelabuhan berada, dan akhirnya mengendap.
‘’Geografis Bengkulu yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia membuat aksesibilitasnya terbatas. Saat ini sedimentasi jadi masalah utama di pelabuhan,’’ kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, Safnizar, dalam lokakarya multipihak, baru-baru ini.
Sebagai upaya mitigasi, pemerintah daerah melakukan pengerukan dan pemulihan kawasan mangrove di Teluk Sepang, Kota Bengkulu. Sebanyak 250 batang mangrove telah ditanam untuk menghambat sedimentasi dan meredam arus laut.
Fenomena ini dinilai sebagai bagian dari dampak perubahan iklim global. Naiknya permukaan laut akibat mencairnya es kutub memicu peningkatan volume air laut dan memperkuat arus pesisir yang membawa sedimen ke arah teluk.
Hutan Jadi Solusi
Meski dihantam tantangan iklim, Bengkulu masih memiliki peluang besar untuk berkontribusi dalam mitigasi krisis lingkungan. Salah satunya melalui perlindungan kawasan hutan.
Menurut Safnizar, tutupan hutan di Provinsi Bengkulu saat ini mencapai 922.291 hektare, atau sekitar 46,11 persen dari total wilayah.
Kawasan ini berperan penting dalam menyerap emisi karbon dan menjaga keseimbangan iklim. ‘’Dinas terus memperkuat kegiatan rehabilitasi dan penanaman di kawasan hutan maupun mangrove,’’ ujarnya.
Kontribusi ini mendapat pengakuan global. Bengkulu menjadi salah satu daerah penerima pendanaan berbasis kinerja (RBP) dari program REDD+ melalui Green Climate Fund (GCF) atas capaian penurunan emisi pada 2014–2016.
Masyarakat juga dilibatkan aktif melalui skema perhutanan sosial, termasuk budidaya tanaman kehutanan seperti kopi, pinang, dan aren, serta pengembangan jasa ekosistem.
Namun demikian, tantangan tetap ada. Minimnya modal, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya akses informasi menjadi kendala utama dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
Sinergi Multi Pihak Jadi Kunci
Keterbatasan kapasitas pemerintah daerah mendorong perlunya pendekatan lintas sektor. Untuk itu, lokakarya multipihak digelar guna menyatukan visi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, media, dan masyarakat sipil.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, Enik Eko Wati, menyebutkan bahwa pendekatan Integrated Area Development (IAD) menjadi salah satu strategi pengelolaan kolaboratif.
‘’IAD memungkinkan koordinasi antar-dinas yang dikoordinir langsung oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Sekretaris Daerah,’’ sebut Enik.
Lokakarya tersebut juga melibatkan KKI Warsi sebagai lembaga penyalur dana RBP yang mendorong sinergi multipihak dalam pengembangan perhutanan sosial.
‘’Ada tiga pilar dalam perhutanan sosial: kelola kawasan, kelembagaan, dan pengembangan usaha. Semuanya harus diperkuat dengan pilar keempat, yaitu kolaborasi,’’ ujar Adi Junedi dari KKI Warsi.
Menjaga Hutan, Menjaga Masa Depan
Melalui pendekatan berbasis masyarakat dan kolaborasi multipihak, hutan di Bengkulu tak hanya menjadi benteng ekologi, tetapi juga penopang ekonomi berkelanjutan.
Kegiatan seperti budidaya kopi tumpangsari, pengembangan hasil hutan bukan kayu, serta restorasi mangrove menjadi bagian dari strategi adaptasi iklim.
Di tengah ancaman perubahan iklim, menjaga hutan berarti menjaga masa depan. Tidak hanya untuk Bengkulu, tetapi juga untuk bumi secara keseluruhan.(JUL/RLS)
