Home Hukum DPRD ke APH : Kasus Tambang Batu Bara Ilegal Jangan Sebatas 2...

DPRD ke APH : Kasus Tambang Batu Bara Ilegal Jangan Sebatas 2 Tersangka

Tim JPU Kejati Bengkulu, baru menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik untuk tambang ilegal. SPDP yang diterima yakni dua SPDP dengan dua tersangka dan dibagi dua tim JPU yang meneliti.

Diketahui sebelumnya, tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bengkulu mengamankan dua orang yakni MA dan KS, diduga sebagai pelaku tambang batu bara ilegal.

Selain mengamankan dua orang tersebut, tim juga mengamankan dua unit alat berat jenis excavator di lokasi pertambangan, serta ribuan ton batu bara yang telah dikemas di dalam karung hasil tambang ilegal.

Peran masing-masing tersangka ini, selaku pengelola tambang ilegal dan operator alat berat. Penambangan batu bara diduga ilegal itu dilakukan sejak bulan November 2022 lalu. Modusnya, tersangka melakukan penambangan dengan menggali batu bara menggunakan alat berat jenis excavator.

Setelah batu bara digali, tersangka kemudian memperkerjakan orang untuk mengemas batu bara menggunakan karung. Selanjutnya, batu bara hasil penambangan ilegal tersebut dijual ke Jakarta menggunakan jasa angkutan darat.

Tersangka menjual batu bara hasil penambangan tanpa izin dengan menggunakan legalitas Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP). Khusus pengangkutan dan penjualan batu bara, tersangka menggunakan perusahaan atas nama CV. Laksita Buana, termasuk jasa angkutannya.

Saat ini, polisi masih melakukan pengembangan terkait keterlibatan tersangka lain dalam tambang ilegal tersebut.

Tersangka tambang ilegal dijerat Pasal 158 Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. (JRS)

error: Opss tulisan ini dilindungi Hak Cipta !!
Exit mobile version