BencoolenTimes.com – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Bengkulu melalui Bidang Hubungan Media dan Teknologi Informatika menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS), Jumat, 17 Oktober 2025. Kegiatan berlangsung di ruang Monitoring Center Dinas Kominfo Kota Bengkulu.
Rakor dibuka oleh Kepala Bidang Hubungan Media dan Teknologi Informatika, Ariani Ningrum, didampingi Kepala Seksi Statistik, Nugroho Tri Putra.
Ariani mengatakan, kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antarlembaga dalam mempersiapkan data dan evidence penilaian EPSS. Penilaian ini menjadi dasar penguatan sistem statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.
‘’Kita ingin memastikan bahwa masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) dapat menyajikan data yang lengkap dan sesuai standar,’’ ujar Ariani.
Sejumlah perwakilan dari instansi terkait turut hadir dalam kegiatan ini. Di antaranya, Statistisi Madya BPS Kota Bengkulu S. Teguh Ananto, Statistisi Ahli Muda BPS Dian Putra N., Statistisi Pertama BPS Muthia Rosdiana, perwakilan Dinas Dukcapil Arif Siswanto, serta staf PIH Dinas Kesehatan Usri Wulita.
Dalam pemaparannya, Nugroho Tri Putra menjelaskan bahwa fokus utama rakor kali ini adalah mempersiapkan dua OPD produsen data, yakni Dinas Dukcapil dan Dinas Kesehatan, untuk menghadapi penilaian EPSS tahun 2026.
‘’Pada penilaian sebelumnya, nilai EPSS Kota Bengkulu berada di angka 2,68, yang masih di batas antara kategori cukup dan baik. Tahun ini kami akan melakukan pendampingan dan pembinaan yang lebih maksimal agar nilainya bisa meningkat,’’ ujar Nugroho.
Ia menambahkan, kegiatan ini juga berkaitan dengan Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI), di mana Dinas Kominfo berperan dalam memastikan keterpaduan serta integrasi data antardinas.
Sementara itu, Statistisi Madya BPS Kota Bengkulu, S. Teguh Ananto, menekankan pentingnya kelengkapan bukti pendukung dalam setiap data yang disajikan oleh OPD. Ia menyebut, BPS memiliki peran sebagai pembina statistik sektoral untuk menjamin mutu dan keandalan data.
‘’Data tidak bisa muncul tiba-tiba tanpa proses yang dapat diverifikasi. BPS memastikan data yang dihasilkan OPD memenuhi standar statistik nasional,’’ ujar Teguh.
Ia juga menjelaskan, penilaian EPSS akan mengacu pada indikator kelengkapan dua OPD utama. Jika salah satu belum memenuhi standar, maka nilai terendah akan digunakan sebagai acuan. Karena itu, kerja sama dan koordinasi antardinas sangat menentukan keberhasilan penilaian EPSS.(JUL/RMC)
