BencoolenTimes.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu memenangkan perkara gugatan terkait penertiban Saung Bigi setelah Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu memutuskan menolak seluruh gugatan yang diajukan pihak penggugat pada Kamis, 12 November 2026.
Putusan tersebut menjadi kabar penting bagi Pemkot Bengkulu dalam menjalankan kebijakan penataan kawasan wisata, khususnya Pantai Panjang. Pemerintah kota menilai putusan pengadilan tersebut memperkuat langkah penertiban yang dilakukan melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Dinas Pariwisata.
Tim Hukum Pemkot Bengkulu, Adv. Abu Yamin, SH MH menyampaikan putusan tersebut telah dibaca dan dipelajari bersama jajaran Satpol PP. Ia menjelaskan, proses persidangan sempat mengalami penundaan sebanyak tiga kali sebelum akhirnya majelis hakim membacakan putusan.
”Alhamdulillah, setelah kami membaca putusan pada tanggal 12 November 2026, yang memang sempat tertunda tiga kali, gugatan dari penggugat ditolak seluruhnya,” ujar Abu Yamin, di ruang kerja Kasatpol PP Kota Bengkulu, Kamis, 12 November 2026.
Menurutnya, putusan tersebut menunjukkan bahwa Pemkot Bengkulu selaku pihak tergugat memenangkan perkara. Meski demikian, tim hukum masih menunggu salinan resmi putusan pengadilan untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan daerah.
”Artinya, kami pihak tergugat dari Pemerintah Kota Bengkulu memenangkan perkara ini. Dalam putusan tersebut, Pengadilan Negeri Bengkulu menolak seluruh gugatan. Tinggal lagi kami menerima salinan putusan untuk selanjutnya melaporkan kepada pimpinan, khususnya Bapak Wali Kota, terkait kebijakan selanjutnya,” jelasnya.
Anggota Tim Hukum Pemkot Bengkulu, Adv. R. Dini Hasanah, SH, turut menyampaikan apresiasi atas putusan yang dibacakan Pengadilan Negeri Bengkulu.
Ia menegaskan bahwa amar putusan secara jelas menyatakan gugatan penggugat ditolak seluruhnya. Menurut Dini, hasil tersebut menunjukkan bahwa tindakan penertiban yang dilakukan Satpol PP telah dilaksanakan berdasarkan prosedur dan didukung bukti-bukti yang disampaikan selama persidangan.
”Hari ini kita melihat putusan dari Pengadilan Negeri Bengkulu bahwa kita memenangkan perkara Saung Biji. Isi amar putusannya adalah gugatan penggugat ditolak seluruhnya. Jadi, kita menang telak di situ,” ungkap Dini.
Ia menambahkan, berbagai dokumen, data, dan alat bukti yang disampaikan dalam persidangan telah menggambarkan proses penertiban yang dilakukan pemerintah daerah.
Dengan putusan tersebut, Dini menilai tindakan Satpol PP dalam menjalankan penertiban telah memiliki dasar dan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
”Apa yang telah dilakukan oleh pihak Satpol PP itu sudah benar, sudah teratur dan tergambar di dalam data-data serta pembuktian yang sudah kita serahkan pada saat persidangan. Jadi, tidak ada lagi kesalahan dalam proses penertiban tersebut dan sudah dilakukan dengan benar,” tegasnya.
Kepala Satpol PP Kota Bengkulu, Sahat Marulitua Situmorang, juga menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkulu atas putusan tersebut.
Sahat menyebutkan, gugatan yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Kota Bengkulu, termasuk terhadap Wali Kota, Dinas Pariwisata, dan Satpol PP, seluruhnya ditolak oleh pengadilan.
Ia menilai putusan itu menjadi penguatan bagi pemerintah kota dalam melaksanakan penataan wajah kota, khususnya kawasan wisata Pantai Panjang, agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
”Kami, dalam kapasitas sebagai Pemerintah Kota Bengkulu, mengucapkan terima kasih kepada hakim yang telah memutuskan permasalahan ini. Kita sudah menerima keputusan pengadilan dan dinyatakan seluruh gugatan terkait pemerintah kota, baik kepada Walikota, Dinas Pariwisata, maupun Satpol PP, semuanya ditolak,” kata Sahat.
Sahat menegaskan, kebijakan penataan kawasan wisata yang dijalankan Pemkot Bengkulu merupakan bagian dari upaya mewujudkan kawasan pariwisata yang tertib dan sesuai dengan peraturan daerah maupun ketentuan hukum yang lebih tinggi.
Menurutnya, pemerintah kota memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembenahan dan pengaturan kawasan wisata demi kepentingan masyarakat serta kemajuan pariwisata daerah.
”Artinya, keinginan pemerintah kota, dalam hal ini Bapak Walikota melalui Dinas Pariwisata dan Satpol PP, untuk mewujudkan penataan wajah kota, termasuk di kawasan pariwisata, betul-betul tidak melanggar peraturan daerah ataupun peraturan yang lebih tinggi,” ujarnya.
Sahat juga menyatakan putusan pengadilan tersebut memberikan kepastian bagi Pemkot Bengkulu untuk melanjutkan kebijakan penataan dan pengaturan kawasan wisata Pantai Panjang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
Ia berharap seluruh jajaran pemerintah kota tidak ragu menjalankan tugas penataan kawasan, dengan tetap berpedoman pada aturan hukum yang berlaku.
”Dengan putusan pengadilan ini sangat jelas bahwa pemerintah kota tidak lagi ragu-ragu melakukan penataan dan pengaturan terkait pengelolaan kawasan wisata Pantai Panjang,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Sahat turut memberikan apresiasi kepada Tim Hukum Pemkot Bengkulu yang telah mendampingi dan memperjuangkan kepentingan pemerintah daerah selama proses persidangan berlangsung.
Ia berharap kerja sama dan pendampingan hukum tersebut terus terjalin dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan serta berbagai kebijakan pembangunan di Kota Bengkulu.
”Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Hukum Pemerintah Kota Bengkulu yang telah bersungguh-sungguh bersama pemerintah kota memperjuangkan dan menjawab gugatan dari penggugat. Semoga tetap bersemangat mendampingi pemerintah kota dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan di Kota Bengkulu,” tutup Sahat. (JUL)
 Bengkulu memenangkan perkara gugatan terkait penertiban Saung Bigi setelah Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu){kind=link}