BencoolenTimes.com – Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu dalam perkara dugaan tindak pidana perbankan yang melibatkan empat terdakwa.
Dalam putusan kasasi yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Yohanes Priyana, majelis hakim membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama atau judex facti dan mengadili sendiri perkara tersebut.
Majelis hakim menyatakan keempat terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua, yakni Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juncto Pasal 20 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Atas putusan tersebut, masing-masing terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan serta denda sebesar Rp 20 juta. Apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 20 hari.
Keempat terdakwa tersebut adalah Yuliana Maitimu, Dandy Ario, Yosi Indarti, dan Yogi Purnama. Seluruhnya mendapatkan vonis yang sama.
Jaksa Penuntut Umum Kejati Bengkulu, Lucky Selvano Marigo, membenarkan bahwa putusan kasasi tersebut telah keluar dan mengabulkan permohonan yang diajukan pihaknya.
”Benar, kasasi sudah keluar dan menyatakan empat orang terbukti bersalah,” kata Lucky.
Perkara ini bermula dari pengajuan fasilitas kredit oleh PT Agung Jaya Grup (AJG) melalui Bank Bengkulu Cabang Kepahiang dengan nilai awal pengajuan sekitar Rp 6 miliar.
Setelah melalui proses analisis internal, pengajuan kredit tersebut dibahas dalam rapat Komite Kredit Utama di kantor pusat Bank Bengkulu.
Dalam rapat tersebut, kredit akhirnya disetujui sebesar Rp 5 miliar berdasarkan rekomendasi divisi kredit serta pertimbangan jaminan yang dinilai mencukupi. Proses kemudian berlanjut ke tahap akad kredit hingga pencairan dana.
Namun, dalam proses pemberian kredit tersebut, sejumlah persyaratan administratif diketahui belum sepenuhnya terpenuhi. Di antaranya terkait pengalaman usaha debitur dan kelengkapan dokumen pendukung lainnya.
Beberapa bulan setelah pencairan, pembayaran kredit mulai mengalami kendala. Debitur sempat melakukan pembayaran sekitar Rp 900 juta hingga hampir Rp 1 miliar. Namun, pembayaran tersebut tidak mampu mencegah kredit masuk dalam kategori macet.
Pihak perbankan kemudian melakukan berbagai upaya penagihan, termasuk mempertimbangkan pelelangan agunan. Akan tetapi, kondisi kredit yang terus memburuk akhirnya berujung pada proses hukum.
Jaksa menilai para terdakwa tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian kredit. Kelalaian tersebut dinilai berdampak terhadap pengelolaan dan risiko di sektor perbankan.
Sebelum perkara ini diputus di tingkat kasasi, Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu sebelumnya menyatakan perbuatan keempat terdakwa bukan merupakan tindak pidana perbankan maupun tindak pidana lainnya, melainkan masuk dalam ranah keperdataan atau administrasi.
Atas putusan tersebut, JPU Kejati Bengkulu mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.
Hasilnya, majelis hakim pada tingkat kasasi mengabulkan permohonan jaksa, membatalkan putusan sebelumnya, dan menyatakan keempat terdakwa terbukti melakukan tindak pidana perbankan.
Putusan kasasi ini menjadi perkembangan penting dalam penanganan perkara pemberian kredit AJG melalui Bank Bengkulu Cabang Kepahiang. (JUL)
 mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu dalam perkarai){kind=link}