BencoolenTimes.com, – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, S.IP, MM mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat melakukan langkah-langkah proaktif mengatasi keterbatasan anggaran dalam menjalankan program-program pembangunan.
Hal ini perlu dilakukan karena, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2024 banyak yang tersedot untuk mengakomodir Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.
”Jangan bergantung APBD kita, setiap OPD harus mengambil langkah-langkah mengatasi keterbatasan anggaran yang ada,” ungkap Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, Minggu (25/2/2024).
Edwar menyebut, dalam upaya membangu daerah tidak hanya bergantung dari anggaran APBD saja, namun banyak anggaran yang dialokasikan oleh kementerian dan lembaga terkait yang dapat mengakomodir keterbatasan anggaran di daerah.
”Jadi kita mendorong agar OPD proaktif dan kreatif untuk melakukan jemput bola terhadap program-program yang ditawarkan oleh Kementerian,” tegasnya.
Langkah proaktif ini dianggap krusial mengingat keterbatasan APBD daerah yang perlu diimbangi dengan sumber pembiayaan alternatif. Dan dengan memanfaatkan program-program dari Kementerian akan membantu Provinsi Bengkulu mengoptimalkan pembangunan di berbagai sektor.
”Dalam menghadapi tahun anggaran baru dan keterbatasan anggaran karena banyak terserap untuk Pilkada, kita harus lebih proaktif dalam mencari sumber-sumber pembiayaan alternatif. Program-program dari Kementerian dapat menjadi salah satu solusi untuk mendukung pembangunan di Provinsi Bengkulu untuk terus berlanjut,” papar Edwar.
lebih jauh, Edwar Samsi juga menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antara OPD dengan instansi terkait yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam mengidentifikasi dan mengajukan program-program yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Sehingga, potensi pembangunan di Provinsi Bengkulu dapat lebih dioptimalkan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat setempat.
”Perlu diketahui, bantuan pusat juga bukan soal anggaran, tapi bisa berupa fisik maupun kegiatan pemberdayaan. Ini harus dijemput agar masyarakat kita bisa memanfaatkan kehadiran pemerintah,” imbuhnya.
Dari sisi Legislatif, Edwar menyebut pihaknya siap untuk mendampingi dan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait,agar program-program atau kebutuhan dapat diakomodir.
”Tapi tetap yang pertama itu proaktif dari setiap OPD untuk memanfaatkan peluang-peluang yang ada dengan baik,” singkatnya. (JRS)
