BencoolenTimes.com – Sebanyak 36 perempuan dan 34 Laki-laki Enggano dan anggota Dewan Adat Laut berkumpul di Desa Meok, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Mereka mengikuti Workshop Dewan Laut dan Perempuan Enggano selama dua hari. Workshop ini membahas cara masyarakat adat menjaga wilayah laut Enggano.
Camat Enggano, Yopi Pardiansyah, langsung membuka kegiatan Workshop dengan mempertemukan dua kelompok penting di Enggano. Kelompok pertama adalah perempuan adat. Kelompok kedua adalah Dewan Adat Laut, lembaga adat yang mengurus wilayah laut. Dr. Ruth Indiah Rahayu dan Dr. Septri Widiono, Dewan Pengawas Akar Global Inisiatif, memfasilitasi jalannya workshop.
Dalam sambutannya, Yopi memberi apresiasi kepada Akar Global Inisiatif. Lembaga ini sudah tiga tahun berkegiatan di Enggano. Menurut Yopi, Akar Global Inisiatif selama ini aktif mendorong kelestarian sumber daya alam di pulau tersebut. Apresiasi itu ia sampaikan di depan seluruh peserta.
Pemerintah kecamatan hadir langsung dalam pembukaan. Camat menyampaikan sambutan di hadapan perempuan adat dan pengurus Dewan Adat Laut. Langkah ini menempatkan lembaga adat dan pemerintah dalam satu forum.
Apresiasi camat juga menandai tiga tahun kerja Akar Global Inisiatif di Enggano. Selama periode itu, lembaga ini mendampingi masyarakat dalam isu kelestarian sumber daya pulau.
Direktur Eksekuitf Akar Global Inisiatif, Erwin Basrin menjelaskan posisi workshop dalam program Akar Global Inisiatif. Menurut Erwin, workshop di Meok merupakan rangkaian kegiatan pengakuan hak-hak adat Enggano.
Pernyataan Erwin memberi konteks yang jelas. Workshop ini tidak berdiri sendiri. Kegiatan ini menyambung proses panjang masyarakat adat Enggano untuk memperoleh pengakuan atas hak dan wilayah adatnya, termasuk wilayah laut.
Pengakuan hak adat punya dasar hukum di Indonesia. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juga mengatur peran masyarakat hukum adat di wilayah pesisir. Workshop di Meok menjadi salah satu langkah warga untuk mengisi ruang hukum tersebut.
Pabuki Enggano, Milson Kaitora, menyampaikan pandangan adat dalam forum ini. Pabuki adalah pemimpin adat tertinggi di Enggano. Milson menekankan pentingnya pengelolaan wilayah adat laut Enggano. Menurutnya, laut Enggano harus terlindungi dari berbagai ancaman di masa depan.
Milson lalu berbagi pengalaman belajar di luar pulau. Rombongan adat Enggano pernah belajar langsung dari masyarakat adat di Haruku, Maluku Tengah.
”Kami telah belajar langsung dari masyarakat adat di Haruku. Kami melihat kewang di sana memiliki peran strategis dalam menjaga kelestarian laut,” kata Milson.
Kewang adalah lembaga adat di Maluku. Lembaga ini mengawasi aturan sasi, yaitu larangan adat untuk mengambil hasil laut atau hasil darat dalam waktu tertentu. Kewang menegakkan aturan itu dan memberi sanksi adat kepada pelanggar.
Pengalaman Haruku memberi contoh nyata bagi Enggano. Dewan Adat Laut Enggano bisa memainkan peran serupa. Lembaga ini berpeluang menjadi pengawas wilayah laut adat dengan aturan yang disepakati bersama warga.
Ketua Dewan Adat Laut, Edison, memaparkan arti laut bagi orang Enggano. Ia menyebut laut Enggano sebagai bagian dari sejarah adat. Laut juga menyimpan potensi masa depan. Karena itu, Edison menegaskan laut Enggano harus dijaga.
Edison memberi contoh hubungan adat dengan laut yang masih hidup hingga kini. Masyarakat Enggano rutin menggelar ritual laut setiap tahun.
”Pahpe bakekeh merupakan ritual laut yang selalu kami laksanakan di setiap bulan Agustus,” ujar Edison.
Ritual ini menunjukkan laut bukan hanya tempat mencari ikan bagi orang Enggano. Laut juga memiliki nilai adat dan spiritual. Pelaksanaan ritual setiap Agustus membuktikan aturan dan tradisi laut Enggano masih berjalan. Fakta ini penting dalam proses pengakuan wilayah adat laut, karena pengakuan menuntut bukti praktik adat yang masih hidup.
Komposisi peserta workshop memberi pesan tersendiri. Dari seluruh peserta, 62 orang adalah perempuan Enggano. Mereka duduk dalam forum yang sama dengan Dewan Adat Laut.
Urusan laut selama ini identik dengan lembaga adat dan nelayan. Workshop di Meok membuka ruang bagi perempuan untuk ikut membahas tata kelola laut. Keterlibatan ini sejalan dengan prinsip partisipasi penuh dalam pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat. Prinsip tersebut menempatkan semua kelompok warga sebagai pihak yang terdampak sekaligus pengambil keputusan.
Workshop berlangsung hingga Senin, 9 November 2026. Pertemuan dua hari ini mempertemukan pemerintah kecamatan, lembaga adat, perempuan adat, dan Akar Global Inisiatif. Keempat pihak membawa satu kepentingan yang sama. Mereka ingin wilayah adat laut Enggano diakui dan dikelola oleh masyarakat adatnya sendiri.
Langkah berikutnya ada di tangan masyarakat Enggano. Pengalaman kewang di Haruku dan tradisi Pahpe Bakekeh menjadi modal awal. Keduanya bisa menjadi dasar aturan adat laut Enggano ke depan. (JUL)
