BencoolenTimes.com – Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Bengkulu tidak menghadiri sidang perdana gugatan perdata yang dilayangkan LPK-RI di Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu, Rabu, 11 November 2026. Ketidakhadiran pihak tergugat tersebut menjadi sorotan karena perkara menyangkut dana Standing Instruction (SI) senilai Rp153 juta yang hingga kini belum dicairkan.
Ketidakhadiran BTN KC Bengkulu dalam persidangan perdana memunculkan pertanyaan terkait keseriusan bank tersebut dalam merespons proses hukum atas gugatan yang diajukan Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI).
Gugatan dengan nomor perkara 102/Pdt.G/2026/PN Bgl itu berkaitan dengan belum dicairkannya dana Standing Instruction sebesar Rp153 juta yang diterbitkan pada 2 Agustus 2019. Hingga gugatan diajukan, pihak penggugat mengaku belum mendapatkan kepastian penyelesaian maupun penjelasan spesifik mengenai pencairan dana tersebut.
Tim LPK-RI Pusat, Victor Dermawan, didampingi Ketua LPK-RI DPD Bengkulu, Aprianto, menyatakan gugatan perdata tersebut merupakan langkah hukum setelah berbagai upaya meminta klarifikasi dan penyelesaian tidak membuahkan hasil.
Sebelumnya, LPK-RI DPD Bengkulu telah melayangkan surat permintaan klarifikasi kepada BTN KC Bengkulu. Pengaduan juga telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat dan OJK Bengkulu. Namun, menurut LPK-RI, belum ada jawaban konkret mengenai kepastian pencairan dana SI tersebut.
Pihak BTN KC Bengkulu sebelumnya disebut hanya menyampaikan adanya persyaratan yang belum terpenuhi untuk memproses pencairan dana. Akan tetapi, penjelasan itu dinilai belum memberikan kepastian atas persoalan yang dipermasalahkan penggugat.
Tidak hadirnya BTN dalam sidang perdana tersebut juga menjadi perhatian LPK-RI. Sebab, panggilan pengadilan merupakan bagian dari proses hukum yang semestinya direspons oleh pihak-pihak yang berperkara.
Persidangan selanjutnya dijadwalkan berlangsung pada Rabu (18/11/2026), di bawah pimpinan majelis hakim Ratna Dewi Darimidini.
LPK-RI berharap BTN dapat hadir dalam persidangan berikutnya agar pokok perkara segera diperiksa dan persoalan dana SI senilai Rp153 juta memperoleh kepastian hukum. (***)
 Kantor Cabang Bengkulu tidak menghadiri sidang perdana gugatan perdata yang dilayangkan LPK-RI di Pengadilan){kind=link}