BencoolenTimes.com – Ditafsir kerugian negara pada kasus dugaan perjalanan dinas fiktif di DPRD Kabupaten Kaur Tahun Anggaran (TA) 2023, lebih dari Rp 6 miliar.
Ditafsir kerugian negara dalam kasus perjalanan dinas fiktif tersebut, bersumber dari dua kegiatan perjalanan dinas. Masing-masing kerugian negara sekitar Rp 4,6 miliar dari perjalanan dinas fiktif ASN Setwan Kaur.
Serta, ditafsir Kerugian Negara Rp 1,6 miliar dari anggaran perjalanan dinas yang mencatut 37 nama tenaga honorer di Sekretariat DPRD Kabupaten Kaur TA 2023.
Meskipun begitu, terang Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kaur, Pofrizal melalui Kasi Pidsus Bobby Muhammad Ali Akbar, mereka tetap melakukan terlebih dahulu perhitungan Kerugian Negara melalui lembaga berwenang.
‘’Benar, dari kesimpulan kita (penyidik), kerugian negara timbul dari pencatutan nama honorer senilai Rp 1,6 miliar dan dari perjalanan dinas ASN yang lebih besar lagi, nilainya mencapai Rp 4,6 miliar. Tapi ini baru sementara, nanti akan dihitung secara detail oleh pihak yang berwenang,’’ kata Bobby.
Sebelumnya, Kejari Kaur melakukan penggeledahan di Sekretariat DPRD Kabupaten Kaur. Penggeledahan tersebut, terkait penyidikan dugaan SPj Fiktif Perjalan Dinas di lingkungan DPRD Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2023 yang menjadi temuan BPK RI hingga mencapai Rp 11 miliar.
Dari pantauan, hampir seluruh ruangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Kaur didatangi penyidik. Mulai dari ruangan Keuangan, Ruangan Bagian Humas, Ruangan Bagian Umum dan Ruangan Staff Umum.
Diwawancarai terkait penggeledahan di Sekretariat DPRD Kaur, Kepala Kejari Kaur, Pofrizal melalui Kasi Pidsus, Bobby M. Ali Akbar mengatakan, tujuan penggeledahan tersebut untuk mencari bukti-bukti pendukung lainnya yang bekaitan dengan Perjalanan Dinas 2023.
‘’Lebih kurang 60 Bundel berbagao dokumen terkait Perjalanan Dinas yang kita amankan dari Sekretariat DPRD Kaur, termasuk mengamankan alat elektronik berupa Laptop,’’ terang Bobby.
Dilanjutkan Bobby, dokumen dan alat elektronik tersebut akan diteliti dan periksa, serta para saksi yang berhubungan dengan dokumen tersebut akan dilakukan pemanggilan untuk diambil keterangannya.
‘’Nantinya kita panggil saksi-saksi yang berkaitan dengan dokumen maupun laptop tersebut untuk dimintai keterangan,’’ imbuh Bobby.
Pemberitaan sebelumnya, Kejari (Kejaksaan Negeri) Kaur segera memanggil para pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kaur. Termasuk para Mantan Anggota DPRD Kabupaten Kaur dan pegawai honor di lingkungan Sekretariat Dewan (Setwan).
Kejari Kaur segera memanggil para saksi tersebut untuk dilakukan pemeriksaan terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) perjalanan dinas DPRD Kabupaten Kaur Tahun Anggaran (TA) 2023.
Diketahui, proses penyelidikan yang di lakukan Kejari Kaur sudah ditingkatkan menjadi proses penyidikan. Dari hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun 2024, ditemukan adanya Spj fiktif sebesar Rp 11 miliar.
‘’Dalam waktu dekat kita akan meminta keterangan sejumlah saksi. Mulai dari para pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD Kaur, Mantan Anggota DPRD Kaur, serta para tenaga honorer,’’ sampai Kepala Kejari (Kajari) Kaur, Pofrizal melalui Kasi Pidsus, Bobby M. Ali Akbar.
Untuk modus, sambung Bobby, diduga ada perjalanan dinas fiktif dengan meminjam nama para staf dan honorer. Sedangkan faktanya banyak para staf dan honorer mengaku tidak melakukan perjalanan dinas.
‘’dari LHP BPK RI tahun 2024, potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp 11 Miliar tersebut dibebankan kepada para Pejabat, mantan Anggota DPRD Kaur, staf dan honorer,’’ sambung Bobby.
Untuk itulah, tambah Bobby, mereka akan melakukan pemeriksaan terhadap para saksi-saksi terkait perkara tersebut. ‘’Kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap para saksi, untuk mengetahui siapa saja dan pihak mana saja yang harus berptanggungjawab atas potensi kerugian negara yang mencapai Rp 11 miliar tersebut,’’ imbuh Bobby.(OIL)
