12.2 C
New York
Wednesday, November 18, 2026

Buy now

spot_img

Pansus Raperda Bantuan Hukum Gelar Uji Publik

BencoolenTimes.com, – DPRD Provinsi Bengkulu melalui Panitia Khusus (Pansus) menggelar uji publik terkait Raperda Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin di Hotel Adeva, Pantai Panjang, Kota Bengkulu, Senin (14/11/2022) pagi.

Ketua Pansus Raperda Bantuan Hukum, Usin Abdisyah Putra Sembiring, SH mengatakan, uji publik ini merupakan bagian dari tahapan pembentukan Raperda sesuai dengan peraturan yang sudah ada.

“Pansus Raperda Bantuan Hukum untuk Masyarakat miskin, menyelenggarakan uji publik sebagai prosedur dan proses penyusunan perda yang diatur dalam UU tentang produk hukum daerah dan Permendagri 80,” kata Usin Abdisyah Putra Sembiring.

Baca Juga  Pemprov Bengkulu Usulkan Raperda Strategi Daerah Guna Perkuat Regulasi Sanitasi

Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Bengkulu ini menambahkan, Uji publik ini diharapakan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang berhadapan dengan hukum, terutama bagi masyarakat kurang mampu.

“Uji publik ini lebih menitik beratkan, bagaimana produk hukum daerah tentang bantuan hukuk masyarakat miskin ini dapat menerima dan menyesuaikan kebutuhan masyarkaat provinsi bengkulu, terutam masyarakat kita yang miskin yang berhadapan dengan masalah hukum. Menitik beratkan pada masalah hukum yang terkait masalah pidana, masalah perdata, masalah PTUN baik dalam rangka mencari keadilan dan kepastian hukum, baik secara litigasi maupun non litigasi,” ungkapnya.

Baca Juga  Pemprov Bengkulu Usulkan Raperda Strategi Daerah Guna Perkuat Regulasi Sanitasi

Ketua DPD Hanura Provinsi Bengkulu ini juga mengharapkan, hasil dari uji publik ini dapat menjadi penyempurna lahirnya Raperda yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Penyempurnaan Raperda ini nanti akan kita susun kembali dan bahas serta kita ajukan kepada mendagri untuk dievaluasi, setelah dievakuasi baru nanti kita sahkan sebagai Perda, target kita ya tahun ini Perda itu bisa kita sahkan, selambat-lambatnya masa sidang pertama tahun 2023 sudah kita sahkan,” tandasnya.

Hadir selaku narasumber dalam kegiatan uji publik tersebut adalah, Wakil Ketua III DPRD Provinsi Bengkulu, Erna Sari Dewi, Kepala Biro Hukum Pemprov Bengkulu, Hendri Dunan, Ketua Pansus Raperda Bantuan Hukum, Usin Abdisyah Putra Sembiring dan Perwakilan dari Kanwil Kemnhumham Bengkulu.

Baca Juga  Pemprov Bengkulu Usulkan Raperda Strategi Daerah Guna Perkuat Regulasi Sanitasi

Tampak hadir dalam kegiatan ini, Perwakilan dari Biro Hukum Pemprov, Kabag hukum Pemprov Bengkulu, Organisasi Advokat Peradi dan KAI, LBH, Kemenkumham dan OPD terkait dengan Penanganan KDRT, perlindungan anak dan organisasi lainnya. (Adv)

Popular Articles

spot_img

Stay Connected

0FansLike
3,671FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Latest Articles

error: Opss tulisan ini dilindungi Hak Cipta !!