BencoolenTimes.com, – Diduga adanya kelompok taliban ditubuh KPK, ratusan massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bengkulu demo di depan Kantor DPRD Provinsi Bengkulu, Padang Harapan, Kota Bengkulu.
Koordinator Aksi PMII Bengkulu Muhammad Hafizon mengatakan demo soal ada dugaan kelompok taliban ditubuh KPK ini adalah intruksi langsung dari Pengurus Besar (PB) PMII dengan menyampaikan aspirasinya kepada Anggota DPRD Provinsi Bengkulu.
“Diakhirnya masa kepemimpinan KPK yang lama dugaan adanya kelompok taliban kian menguat, setelah ditetapkannya Menteri Pemuda Olahraga (Menpora) sebagai tersangka atas indikasi korupsi dana hibah KONI,” sampainya, Senin (23/9/2019).
Selama menjabat sebagai Menpora, lanjutnya, Imam Nahrawi adalah politisi berlatar belakang nahdliyin telah banyak menorehkan prestasi.
“Kami menduga kelompok taliban yang sedang hangat diperbincangkan ini memang menargetkan kader-kader NU dan ditetapkannya Imam Nahrawi sebagai tersangka diduga sangat politis,” jelas Hafiz.
Adanya revisi UU KPK dan kritik soal KPK tentu membuat kelompok taliban ini merasa kenyamanannya terganggu dengan adanya dewan pengawas atau pemerintah.
“Untuk itu kami meminta untuk diperiksa unsur pimpinan dan penyidik KPK sebab sudah ada yang mengundurkan diri tapi masih aktif di KPK,” pintanya.
Sebelumnya, dilansir dari detik.com, KPK sudah membantah tudingan ada aktor ‘taliban’ yang dilontarkan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) terkait penetapan tersangka eks Menpora Imam Nahrawi. KPK menegaskan penetapan Imam Nahrawi berdasarkan alat bukti kuat.
“Sebenarnya sangat disayangkan ya kalau orang orang intelektual kemudian terjebak dalam isu tidak benar tersebut. Istilah kan bisa banyak ya, kami tidak pikirkan itu secara serius. Karena kalau dilihat di media sosial, ataupun pernyataan beberapa pihak isu itu dibangun untuk lebih untuk mendiskreditkan KPK,” jelas Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (20/9/2019).
Febri menegaskan isu ‘taliban’ yang disebarkan oleh beberapa pihak itu tidak terbukti. KPK menyebut sejumlah kelompok masyarakat hingga Professor tidak ada yang mengatakan KPK terindikasi taliban.
“Dan ketika kami misalnya datang dan diskusi dengan kepala BNPT dan jajarannya. Justru sebenarnya dalam indikator yang ada tidak terlihat. Bahkan kita tahu beberapa koalisi yang datang atau teman-teman Gusdurian datang ke sini, atau teman-teman dan Professor LIPI, juga katakan tidak pernah menemukan hal itu (taliban). Jadi, kami pandang kalau itu isu yang digoreng sedemikian rupa, itu tidak penting ditanggapi,” paparnya.
Adapun penyataan sikap PMII Bengkulu soal KPK antara lain :
1. Meminta KPK untuk tidak menjadi alat politik dan bermain politik dalam pemberantasan korupsi.
2. Mendesak segera diberhentikan Pimpinan KPK periode 2014-2019 dan segera lantik Pimpinan KPK periode 2019-2024.
3. Mendukung dan siap mengawal revisi UU KPK yang baru.
4. Sterilkan KPK dari oknum-oknum yang tidak mengatasnamakan keadilan. (MS)
