Home Hukum Revisi Undang-Undang KPK, Apakah Upaya Pelemahan?

Revisi Undang-Undang KPK, Apakah Upaya Pelemahan?

Sebagian Dosen Bengkulu yg Menolak Revisi UU KPK
Sebagian Dosen Bengkulu yg Menolak Revisi UU KPK

BencoolenTimes.Com, – Tantangan pemberantasan korupsi hari ini tidak lagi hanya mencegah dan menindak perbuatan koruptif, tapi tantangan justru lebih besar hari ini adalah menjaga Institusi/lembaga yang berada pada garda terdepan memberantas korupsi dari berbagai pelemahan-pelemahan, Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi [KPK] sudah disetujui seluruh Fraksi Partai Politik di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Kamis 5 September 2019. Seperti diketahui, Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu sejak awal digulirkan sudah menuai banyak masyarakat yang pro dan yang kontra.

Kita lihat di dalam Revisi Undang-Undang Komisi Pemeberantasan Korupsi [KPK] upaya penyadapan lebih dipersulit juga dibatasi padahal dalam melakukan penyadapan seharusnya tidak perlu mendapat ijin dari pihak-pihak manapun, dan termasuk dari Dewan Pengawas yang juga digulirkan di dalam Revisi Undang-Undang KPK. Harusnya kita melihat tujuannya yakni untuk meniadakan, menghilangkan atau paling tidak memperkecil pengaruh-pengaruh dari berbagai kepentingan-kepentingan yang ada terutama dalam upaya pemberantasan korupsi.

Selanjutnya Pembentukan Dewan Pengawas yang akan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat [DPR] Republik Indonesia di dalam Revisi Undang-Undang KPK Ini sangat berbahaya karena bisa memunculkan kecurigaan-kecurigaan terkait independensi dan ketidakprofesionalan Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK]. Belum lagi sumber Penyelidik dan Penyidik dibatasi, penuntutan perkara korupsi harus koordinasi dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, belum lagi masalah kewenangan pengambil alihan perkara di Tahap Penuntutan dipangkas di dalam revisi Undang-Undang KPK ini, Kewenangan-kewenangan strategis pada proses Penuntutan dihapuskan serta Kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara [LHKPN] juga dilemahkan. Revisi Undang-Undang KPK dapat menjadikan KPK sebatas sebagai lembaga pencegahan yang tak memiliki taring sama sekali, seperti Macan yang tidak memiliki taring alias amacan ompong. Kita tahu bahwa upaya revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi [KPK] dapat dikatakan adalah pintu untuk melemahkan pemberantasan korupsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia [NKRI].

Memang benar Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] tetap isinya adalah manusia-manusia biasa yang tidak lepas dari, kesalahan, kekhilafan kekurangan, namun revisi Undang-Undang yang tiba-tiba, mendadak dan tidak dengan proses kajian-kajian yang matang bisa melumpuhkan Institusi anti rasuah ini serta berbahaya bagi kelangsungan kehidupan berdemokrasi yang dimana Negara Kesatuan Republik Indonesia ini membutuhkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme [KKN].

Selain hal tersebut diatas kalaupun memang diperlukan Revisi harus ada evaluasi rancangan Undang-Undang KPK secara berkala sehingga dapat relevan dengan keadaan saat ini. Kedepanya sangat perlu dimaksimalkan tugas dan fungsi KPK agar dapat berjalan dengan baik, seperti fungsi supervisi, koordinasi dan pencegahan [preventif]. Revisi Undang-Undang KPK kedepanya memperkuat posisi lembaga anti rasuah secara hukum dalam tugas-tugasnya memberantas korupsi yang ada di Indonesia.

Penulis:
ZICO JUNIUS FERNANDO, S.H., M.H. CIL.
(DOSEN PIDANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BENGKULU, ANGGOTA MASYARAKAT HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI [MAHUPIKI], KETUA WILAYAH SUMBAGSEL ASOSIASI PENGAJAR VIKTIMOLOGI INDONESIA [APVI])