BencoolenTimes.com – Bupati Lebong Kopli Ansori, Senin (26/6) pagi memimpin rapat intern di Rumah Dinas (Rumdin) Bupati Lebong. Rapat tersebut dalam rangka tindaklanjut hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) dan rapat tindaklanjut hasil ploting Direktorat Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Bupati Kopli yang didampingi Wakil Bupati (Wabup) Lebong Fahrurrozi dan Sekretaris Daerah (Sekda) Lebong Mustarani Abidin serta para pejabat lainnya.
‘’Rapat ini terkait tindaklanjut temuan BPK RI dan tindaklanjut ploting Korsupgah KPK RI di Kabupaten Lebong,’’ terang Wabup Fahrurrozi setelah rapat, didampingi Sekda Mustarani.
Salah satu yang dibahas, sambung Wabup Fahrurrozi, terkait penurunan Monitoring Center For Prevention (MCP). Dimana MCP adalah instrumen pemantauan pelaporan pemberantasan korupsi di pemerintah daerah yang terdiri atas sejumlah area, indikator dan sub-indikator.
“Salah satu yang dibahas, terkait faktor-faktor yang menyebabkan MCP kita menurun. Karena kita diberi waktu untuk berupaya meningkatkan MCP hingga Juli mendatang,’’ sambung Wabup Fahrurrozi.
Dilanjutkan Wabup Fahrurrozi, evaluasi MCP yang dilakukan KPK RI, tidak hanya menyasar Kabupaten Lebong, melainkan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu.
“Namun untuk tahun 2023 ini, yang menajdi ploting adalah Kabupaten Lebong dan Kabupaten Seluma,’’ lanjut Wabup Fahrurrozi.
Sekda Lebong Mustarani Abidin menambahkan, mereka juga melakukan pembahasan progres tindaklanjut dari temuan BPK RI atas pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran (TA) 2022. Dimana temuan BPK tersebut, rata-rata bersifat administratif dan untuk potensi kerugian negara, sudah ditindaklanjuti.
‘’Hanya tinggal administrasi dan posisi kita sudah 75 persen, tapi kita upayakan bisa lebih. Karena kita memang harus minimal 80 persen dan mudah-mudahan sisanya di bulan juli, persentasenya sudah ada perubahan,’’ ucap Sekda. (OIL)
