BencoolenTimes.com – Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) DPD Bengkulu memprotes pemeriksaan atau sidak dugaan ketidaksesuaian takaran Pertalite di SPBU Tebeng, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Pasalnya, pemeriksaan yang dilakukan tim gabungan dari PT Pertamina Patra Niaga bersama UPTD Metrologi Legal Disperindag, Senin, 9 November 2026, tidak melibatkan LPK-RI sebagai lembaga yang menerima pengaduan konsumen.
Ketua LPK-RI DPD Bengkulu, Aprianto, menilai tidak dilibatkannya lembaga perlindungan konsumen dalam pemeriksaan tersebut menjadi catatan serius. Menurutnya, pengawasan yang melibatkan pihak independen diperlukan untuk menjaga transparansi sekaligus memastikan kepentingan konsumen tidak diabaikan.
”Kami menyayangkan Pertamina dan UPTD Metrologi Legal Disperindag tidak melibatkan LPK-RI saat melakukan pemeriksaan di SPBU. Kami meyakini hasilnya tidak akan maksimal seperti yang diharapkan konsumen,” tegas Aprianto.
Ia mengingatkan, pemeriksaan yang hanya melibatkan pihak Pertamina dan instansi teknis tanpa keterlibatan perwakilan konsumen berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai keterbukaan proses pengujian. Karena itu, LPK-RI meminta seluruh tahapan pemeriksaan, termasuk hasil pengukuran, disampaikan secara transparan kepada publik.
Bagi LPK-RI, persoalan ini bukan sekadar menyangkut dugaan selisih takaran BBM, melainkan juga menyangkut hak konsumen untuk memperoleh bahan bakar sesuai volume yang dibayarkan.
Aprianto juga menyebut persoalan BBM di Bengkulu tidak hanya berkaitan dengan dugaan ketidaksesuaian takaran. Sejumlah konsumen sebelumnya telah mengadukan dugaan BBM tercampur yang disebut menyebabkan kendaraan mengalami gangguan setelah pengisian.
Konsumen bahkan harus menanggung biaya perbaikan kendaraan mulai dari Rp500 ribu hingga jutaan rupiah. Kondisi tersebut menambah beban masyarakat yang seharusnya mendapatkan BBM sesuai standar mutu dan takaran.
LPK-RI, kata Aprianto, telah melayangkan surat resmi kepada pihak Pertamina di Bengkulu untuk meminta tindak lanjut atas persoalan tersebut. Namun, hingga kini, pihaknya mengaku belum menerima respons maupun penyelesaian sebagaimana diharapkan.
Pemeriksaan Berlangsung, Hasil Belum Dibuka
Pemeriksaan dispenser Pertalite di SPBU Tebeng dilakukan tim PT Pertamina Patra Niaga bersama UPTD Metrologi Legal Disperindag, Senin (9/11/2026). Langkah tersebut menyusul keluhan konsumen mengenai dugaan jumlah BBM yang diterima tidak sesuai dengan volume pembelian.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, Rico Yulyana, membenarkan adanya pemeriksaan tersebut. Ia menduga langkah itu merupakan respons atas pemberitaan mengenai dugaan kecurangan takaran BBM di SPBU Tebeng.
”Iya, dari metrologi dan Pertamina. Mungkin untuk menjawab berita viral tentang kecurangan liter dari BBM di SPBU Tebeng,” ujar Rico, Senin, 9 November 2026.
Namun, Rico mengaku belum memperoleh laporan hasil pemeriksaan. Ia bahkan menyatakan tidak mengetahui secara pasti agenda dan lokasi pemeriksaan yang dilakukan tim tersebut.
”Belum ada kami diinfokan hasilnya. Boleh ditanyakan ke Disperindag untuk hasilnya. Karena kami tadi juga tidak tahu kalau tim sudah turun, dan turun ke SPBU mana saja,” katanya.
Belum adanya hasil resmi membuat pokok persoalan yang dikeluhkan konsumen masih menggantung. Belum diketahui apakah dispenser Pertalite di SPBU Tebeng memenuhi ketentuan metrologi legal atau justru ditemukan ketidaksesuaian dalam pengujian.
Karena itu, hasil pemeriksaan tidak cukup hanya menjadi laporan internal. Publik perlu mengetahui hasil pengujian takaran, termasuk kondisi alat ukur dan segel tera, agar ada kepastian mengenai dugaan yang telah berkembang di masyarakat.
Sementara itu, pengelola SPBU Tebeng dan perwakilan Pertamina Bengkulu belum memberikan keterangan resmi terkait hasil pemeriksaan maupun keberatan LPK-RI.
Keluhan Bermula dari Pembelian 5 Liter
Kasus ini bermula dari pengaduan konsumen bernama Dede pada Jumat (6/11/2026). Ia mengaku membeli Pertalite sebanyak 5 liter di SPBU Tebeng.
Namun, setelah pengisian selesai, Dede mendapati indikator bahan bakar pada sepeda motornya tidak bergerak sebagaimana yang diharapkan. Kondisi itu menimbulkan kecurigaan bahwa volume BBM yang diterimanya tidak sesuai dengan jumlah pembelian.
Merasa dirugikan, Dede kemudian mendatangi Kantor DPD LPK-RI Bengkulu untuk menyampaikan pengaduan dan meminta lembaga tersebut menindaklanjuti persoalan itu.
LPK-RI kini mendesak Pertamina dan instansi metrologi memberikan penjelasan terbuka atas hasil pemeriksaan. Bagi lembaga tersebut, kepercayaan masyarakat tidak cukup dijawab dengan turunnya tim ke lapangan, tetapi harus dibuktikan melalui hasil pengujian yang terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tanpa keterbukaan hasil pemeriksaan, keluhan konsumen berisiko berhenti sebagai polemik tanpa kepastian. Hak masyarakat atas takaran BBM yang sesuai harus menjadi prioritas, bukan sekadar formalitas pemeriksaan. (***)
 DPD Bengkulu memprotes pemeriksaan atau sidak dugaan ketidaksesuaian takaran){kind=link}