BencoolenTimes.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bengkulu terus memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap lembaga jasa keuangan, khususnya Bank Perekonomian Rakyat (BPR), Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dan Perusahaan Pergadaian Swasta.
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Evaluasi Kinerja dan Sharing Session bagi lembaga jasa keuangan yang berada di bawah pengawasan Kantor OJK Provinsi Bengkulu. Kegiatan berlangsung di Hotel Golden Tulip Springhill Lampung, Kota Bandar Lampung, Jumat, 6 November 2026.
Kepala OJK Provinsi Bengkulu, Ayu Laksmi Syntia Dewi, mengatakan penerapan tata kelola yang baik menjadi fondasi penting untuk menjaga keberlangsungan usaha lembaga jasa keuangan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Menurutnya, setiap lembaga jasa keuangan perlu memperkuat penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian agar mampu menghadapi dinamika industri serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan.
”Penerapan tata kelola yang baik tidak hanya menjadi bentuk pemenuhan terhadap ketentuan regulator, tetapi juga menjadi landasan dalam memastikan pengelolaan lembaga jasa keuangan berjalan secara transparan, akuntabel, dan berintegritas,” kata Ayu.
Ia juga menekankan pentingnya komitmen seluruh lembaga jasa keuangan dalam menerapkan tata kelola secara konsisten, mulai dari pimpinan hingga seluruh jajaran organisasi.
Komitmen tersebut diperlukan untuk menjaga kesehatan dan keberlanjutan usaha serta memastikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, OJK Provinsi Bengkulu menyampaikan hasil evaluasi pengawasan terhadap kondisi dan kinerja lembaga jasa keuangan di wilayah Bengkulu.
Evaluasi ini menjadi bagian dari pembinaan untuk memastikan penerapan prinsip kehati-hatian, meningkatkan kualitas pengelolaan lembaga, serta menyampaikan perkembangan ketentuan dan kebijakan OJK beserta implementasinya di sektor jasa keuangan.
Aset BPR dan BPRS Bengkulu Turun 9,54 Persen
Berdasarkan posisi September 2026, industri BPR dan BPRS di Provinsi Bengkulu masih menghadapi sejumlah tantangan. Total aset tercatat mengalami kontraksi sebesar 9,54 persen menjadi Rp359,70 miliar.
Penurunan juga terjadi pada Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 4,63 persen menjadi Rp239,27 miliar. Sementara itu, kredit atau pembiayaan turun 13,16 persen menjadi Rp272,42 miliar.
Kondisi tersebut menjadi perhatian OJK dalam evaluasi pengawasan untuk mendorong peningkatan kinerja, memperkuat daya saing, serta mengoptimalkan kontribusi BPR dan BPRS terhadap perekonomian daerah.
Di sisi lain, kinerja LKMS dan Perusahaan Pergadaian Swasta yang berada di bawah pengawasan OJK Provinsi Bengkulu menunjukkan perkembangan positif.
Hingga September 2026, total aset kedua sektor tersebut tumbuh 7,19 persen secara year-to-date (YtD) menjadi Rp29,69 miliar. Sementara itu, total pembiayaan meningkat 14,55 persen menjadi Rp16,11 miliar.
Selain itu, nominal pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF) mengalami penurunan sebesar 10,40 persen menjadi Rp373 juta.
Meski menunjukkan perkembangan positif, OJK menekankan pentingnya penguatan kualitas pembiayaan dan pengelolaan risiko agar pertumbuhan usaha dapat berlangsung secara sehat dan berkelanjutan.
Selain evaluasi kinerja, kegiatan tersebut juga diisi dengan sosialisasi penerapan ketentuan terkait tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), manajemen risiko, market conduct, serta perlindungan konsumen.
Pembahasan tersebut menekankan pentingnya tata kelola dan manajemen risiko yang sehat, transparansi informasi, perlakuan adil terhadap konsumen, serta tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dalam menyediakan produk dan layanan kepada masyarakat.
Kegiatan ini diikuti 28 peserta yang merupakan perwakilan pengurus, direksi, dewan komisaris, serta pejabat BPR, BPRS, LKMS, dan Perusahaan Pergadaian Swasta.
Melalui kegiatan tersebut, OJK Provinsi Bengkulu berkomitmen memperkuat kualitas pengawasan dan pembinaan, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, serta mendorong pengelolaan lembaga jasa keuangan yang sehat dan berkelanjutan.
OJK juga berharap kegiatan ini dapat memperkuat sinergi dan komunikasi antara pengawas dan pelaku industri jasa keuangan. Pengetahuan serta informasi yang diperoleh diharapkan dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan terhadap ketentuan dan perlindungan konsumen.
OJK Provinsi Bengkulu menegaskan akan terus memperkuat fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha jasa keuangan guna mewujudkan sektor jasa keuangan yang sehat, stabil, inklusif, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. (JUL/RLS)
 Provinsi Bengkulu terus memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap lembaga jasa keuangan, khususnya Bank){kind=link}