BencoolenTimes.com, – Aksi demo organisasi ekstra kampus atau OKP (HMI dan KAMMI) di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu Kamis (14/09/2023) membuat Dewan Eksekutif Mahasiswa UINFAS Bengkulu bersikap terkait masuknya organisasi ekstra kampus atau OKP ke dalam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
Ketua Dema UINFAS Bengkulu, Rido Harjuni mengklarifikasi bahwa, semua permasalahan yang terjadi adalah masalah internal mahasiswa. Kronologis kasus sebelumnya dimulai dari adanya selisih paham antar OKP dan dinamika yang merupakan hal biasa dalam dunia mahasiswa, karena antara OKP yang berseteru pun melakukan hal yang sama di dalam kampus.
“Namun atas insiden OKP yang terlalu mencampuri urusan internal mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu ini sudah tidak dapat dibiarkan karena UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu adalah miliki keluarga besar mahasiswa bukan milik OKP,” terang Ridho Harjuni, Jumat (15/9/2023).
Ridho menyampaikan sikapnya terkait aksi OKP HMI dan KAMMI bersama Pengurus Cabang HMI dan Pengurus Daerah KAMMI. Sebagai Dewan Eksekutif Mahasiswa UINFAS, ia menyayangkan OKP HMI dan KAMMI yang melakukan aksi demonstrasi ke dalam kampus terkait masalah internal mahasiswa kampus.
“Lalu, menyayangkan OKP HMI dan KAMMI yang membawa dan melibatkan oknum mahasiswa luar, bahkan ada oknum bukan mahasiswa mencampuri urusan internal mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Ketiga, menyayangkan sikap OKP HMI, PMII dan KAMMI yang membawa permasalahan antar OKP kedalam kampus,” ungkap Ridho.
Ridho meminta Wakil Rektor III UINFAS melarang OKP baik HMI, PMII dan KAMMI ataupun lainnya mencampuri urusan internal mahasiswa. Meminta segera menindak oknum-oknum mahasiswa luar yang ikut campur urusan internal, serta menindak mahasiswa UINFAS yang membawa oknum mahasiswa luar untuk ikut andil dalam aksi, karena hal tersebut melanggar kode etik mahasiswa UINFAS Bengkulu.
“Dewan Eksekutif Mahasiswa UINFAS meminta Wakil Rektor III untuk menindak secara tegas atas aksi demo yang terjadi, serta meminta untuk segera menjaga kondusifitas kemahasiswaan di lingkungan kampus agar tidak ada campur tangan dari pihak luar untuk menghadapi masalah yang terjadi di internal kampus,” jelas Ridho.
Ridho menuturkan, jika pihak UINFAS membuat kebijakan terkait OKP atau organisasi ekstra kampus tanpa melibatkan Ormawa internal (Dema dan Sema) serta UKM dan UKK di UINFAS Bengkulu, maka pihaknya akan melakukan aksi besar-besaran atas kebijakan yang tidak melibatkan pihaknya.
“Kita meminta kepada pihak kampus khusus kepada Rektor dan Wakil Rektor III yang memiliki kebijakan dalam peraturan OKP atau organisasi ekstra kampus untuk dapat melibatkan kami selaku mahasiswa internal UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dalam pengambilan keputusan tentang peraturan OKP atau organisasi ekstra kampus,” tukasnya. (JRS)
