BencoolenTimes.com, – Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) meminta pemerintah daerah untuk mempermudah proses perizinan dalam rangka mendukung program tiga juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Pengurus APERSI Provinsi Bengkulu, Reka Saputra, menjelaskan bahwa program pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) saat ini menghadapi tantangan dalam hal perizinan dari pemerintah daerah.
Menurutnya, proses perizinan pembangunan perumahan sering kali rumit dan tumpang tindih, terutama sejak pandemi, sehingga menyulitkan pengembang dalam membuka wilayah permukiman baru.
“Perizinan yang lebih sederhana dari pemerintah daerah sangat diperlukan agar para pengembang dan masyarakat dapat optimal dalam melaksanakan pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” ungkap Reka, Rabu (9/10/2024).
Reka menyebutkan, perizinan yang dibutuhkan dalam membuka lahan baru meliputi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta Sertifikat Laik Fungsi (SLF), termasuk Surat Pernyataan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).
Pengembang juga harus memenuhi izin teknis dari berbagai instansi, seperti membuat perencanaan site plan dari Dinas Perkim, membuat peta poligon yang diminta oleh Kementerian PUPR dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), padahal peruntukannya sama, sehingga dinilai tidak sinkron dan sangat tumpang tindih.
APERSI berharap agar pemerintah daerah tidak hanya menyederhanakan perizinan, tetapi juga meningkatkan aksesibilitas melalui digitalisasi, sehingga prosesnya lebih cepat dan efisien. Ini penting untuk mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. APERSI saat ini juga tengah aktif membuka lahan baru dan mempersiapkan pembangunan, sembari menunggu kuota rumah yang akan dialokasikan kepada APERSI di berbagai daerah.(JUL)
