BencoolenTimes.com, – Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu Pandoe Pramoe Kartika, SH. MH membeberkan modus dugaan korupsi pada kegiatan replanting sawit di Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2019-2020 sekitar Rp 150 miliar yang saat ini dalam penyidikan Kejati Bengkulu.
Pandoe Pramoe Kartika mengungkapkan, dalam kegiatan replanting sawit tahun 2019 -2020 di Kabupaten Bengkulu Utara, anggaran yang seharusnya digunakan untuk kegiatan replnting justru digunakan untuk hal yang lain yakni untuk membeli lahan karet. Sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya.
“Replanti itukan pengadaan untuk sawit dari kementrian. Namun dalam pelaksanaannya ada terdapat penyimpangan yaitu bukan untuk kegiatan sawit tetapi untuk yang lain yang tidak diperuntukan. Hal-hal yang menyimpang ini kita harus tinsaklanjuti,” ungkap Pandoe Pramoe Kartika, Kamis (22/7/2021).
Pandoe Pramoe Kartika menegaskan, dana untuk replanting justru digunakan untuk kegiatan diluar dari item replanting.
“Misalnya dana yang seharusnya untuk replanting, digunakan untuk karet, ada juga yang lain dan masih kita telusuri,” terang Pandoe Pramoe Kartika.
Terkait perkara ini, tim penyidik masih akan memanggil saksi-saksi mulai dari Dirjen Perkebunan Republik Indonesia, Mantan Kepala Dinas Perkebunan Bengkulu Utara tahun 2019, Kepala Dinas Perkebunan Bengkulu Utara tahun 2020 dan perusahaan penyedia bibit sawit.
Untuk diketahui, jumlah kelompok tani di Bengkulu Utara yang menerima dana replanting sawit tahun 2019-2020 sebanyak 25 kelompok tani dan masing-masing kelompok tani menerima dana tergantung dari besaran lahan yang disetujui Dirjen Perkebunan sebesar rp 25 juta per hektar.
Diketahui sebelumnya, tim penyidik dalam pengusutan perkara ini juga telah melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Perkebunan Bengkulu Utara untuk mencari bukti dokumen berkaitan dengan kegiatan replanting sawit tersebut. Sebanyak 12 Bok dokumen disita penyidik saat itu. (Bay)
