Hal itu menyulut amarah Presiden Sukarno. Sang proklamator membuktikan dirinya bernyali besar. Meski Israel didukung AS dan Barat, Sukarno tak peduli. Dia memerintahkan Timnas Indonesia menolak melawan Israel. Politik luar negeri Indonesia sangat tegas menolak penjajahan Israel atas Palestina.
Sikap Indonesia kemudian diikuti Sudan dan Turki yang sama-sama menolak bertemu Israel. Israel dinyatakan menang WO. Tapi gagal lolos ke Swedia karena dikalahkan Wales.
Dalam sebuah acara peringatan Hari Sumpah Pemuda di Istora Senayan Jakarta, Presiden Sukarno mengatakan bahwa Indonesia tidak akan pernah bertanding sepakbola melawan Israel sepanjang Palestina belum merdeka.
Sikap Indonesia ini konsisten dipertahankan dan sampai sekarang Indonesia-Israel tidak memiliki hubungan diplomatik.
Lima tahun berikutnya, Indonesia selaku tuan rumah pesta olahraga Negara-negara Asia (Asian Games), juga menolak kehadiran Israel yang waktu itu masih bergabung ke Asia. Presiden Sukarno menyatakan menolak memberi visa kepada atlet Israel untuk bertanding di Asian Games Jakarta. Gara-gara sikap tersebut, Indonesia harus menerima sanksi IOC dilarang tampil di olimpiade.
*Beda NU dan Muhammadiyah*
Sementara itu, dua Ormas Islam terbesar di Indonesia yakni NU dan Muhammadiyah punya pandangan berbeda menyikapi tampilnya Israel di Piala U-20 di Indonesia. Muhammadiyah menolak kedatangan Israel. Sedangkan NU bersikap sebaliknya.
Ketua Umum PB NU, Yahya Cholil Staquf mengatakan tidak keberatan Israel bertanding sepakbola di Indonesia. Menurutnya, kedatangan Timnas Israel tidak merugikan posisi Palestina. “Kalau kita cuma menolak Israel, jangan datang! Habis itu tidur. Apa gunanya buat Palestina? Nggak ada gunanya juga,” kata Gus Yahya.
Di sisi lain, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas menyatakan tegas menolak kedatangan Timnas Israel ke Indonesia. Anwar menyebut jika Indonesia mentolerir kedatangan Timnas Israel sama artinya menyalahi konstitusi. Sebab, konstitusi Indonesia sudah jelas menegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
Penolakan juga datang dari tokoh-tokoh partai, kepala daerah dan juga politisi antara lain dua politisi PDIP, Ganjar Pranowo (Gubernur Jateng) dan I Wayan Koster (Gubernur Bali), dan belakangan politisi PAN, Helmi Hasan (Walikota Bengkulu) juga menolak kedatangan Israel. Helmi Hasan dan Wayan Koster bahkan menulis surat resmi kepada Menpora untuk menegaskan sikap penolakannya.
*Politik dan Olahraga*
Politik dan olahraga pada dasarnya adalah dua dunia yang berbeda. Tapi keduanya sama-sama bisa menjadi panggung untuk mengibarkan bendera Negara. Ya, bendera merah putih bisa berkibar di Negara lain saat kunjungan kenegaraan kepala Negara atau ketika atlet Indonesia meraih medali pada even-even olahraga seperti olimpiade atau Asian Games dan Sea Games.
Dalam sejarahnya, politik dan olahraga sulit untuk dipisahkan.
FIFA sendiri tidak berdaya memisahkan urusan politik dari olahraga sepakbola yang dinaunginya. Bukti terbaru adalah pencoretan Timnas Rusia dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2022 sebagai imbas perang dengan Ukraina. Klub-klub sepakbola Rusia juga dilarang bertanding di kancah kompetisi antar klub UEFA.
Olahraga bisa menjadi sarana ekspresi politik suatu Negara. Apa yang diperlihatkan oleh Presiden Sukarno di atas adalah ekspresi wajah konstitusi Indonesia yang tegas menolak penjajahan.
Bahkan, sejumlah diktator pernah menjadikan olahraga sebagai alat propaganda politik. Diktator Franco, misalnya, menjadikan Real Madrid sebagai alat legitimasi. Atau Mussolini di Italia yang menjadikan panggung Piala Dunia 1934 sebagai alat kampanye politik.
Sukarno bahkan lebih jauh lagi menjadikan olahraga sebagai sarana untuk mengubah tatanan dunia baru. Putra sang fajar menggagas apa yang disebut _Ganefo (Games New Emerging Forces)_ sebagai tandingan Olimpiade. Dan Indonesia menyatakan keluar dari IOC.
Pembentukan Ganefo ini juga erat dengan masalah politik. Karena kelanjutan dari pembentukan _Nefo (New Emerging Forces)_ sebagai lawan dari _Oldefo (Old Emerging Forces)_.
Ketika menjadi tuan rumah Asian Games 1962, Sukarno juga menjadikan panggung olahraga itu sebagai alat lobi politik untuk menarik bantuan luar negeri. Hal itu untuk membangun agar sarana olahraga tanah air bisa memenuhi standar Internasional. Diantaranya Sukarno melobi Soviet. Hasilnya, akhirnya bisa dibangun Stadion Utama GUBK, Istora Senayan, Hotel Indonesia dan Jembatan Semanggi.
Menyatunya politik dan olahraga juga pernah disimbolkan pada sosok legenda sepakbola Diego Maradona ketika diangkat menjadi duta resmi Argentina oleh Presiden Carlos Menem.
*Bagaimana dengan U-20?*
Pertanyaannya bagaimana dengan perhelatan sepakbola Piala Dunia U-20 mendatang? Akankah Israel ditolak masuk Indonesia seperti pernah terjadi pada Asian Games 1962. Sejauh ini belum ada sikap resmi dari pemerintah. Tapi bila melihat gelagat dan statemen Ketum PSSI dan Kemenpora, Indonesia kali ini sepertinya bakal bersikap lebih moderat.
Ketum PSSI Erick Tohir berharap urusan olahraga jangan dicampuradukkan dengan urusan politik. Sekretaris Kemenpora, Gatot S Dewa Broto juga berpendapat pemerintah tidak bisa sembarangan menolak Timnas Israel karena harus mengikuti aturan FIFA sebagai penyelenggara Piala Dunia U-20. Dia berharap masyarakat bisa membedakan isu politik dan olahraga.
“Kita harus hormati hak-hak semua Negara yang lolos kualifikasi untuk bermain di Indonesia. Kita juga harus menjaga hubungan baik dengan Negara-negara lain yang ikut serta dalam Piala Dunia U-20,” kata Gatot.
Jadi, akankah Israel ditolak untuk bertanding di Piala Dunia U-20? Saya _kok_ tidak yakin pemerintah sekarang punya nyali besar seperti Sukarno.
*_Penulis adalah wartawan yang juga Ketua Dewan Kehormatan PWI Provinsi Bengkulu_*
