BencoolenTimes.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia memperkuat sinergi penegakan hukum serta koordinasi dalam penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan kepada jajaran Kejaksaan dan Kepolisian di wilayah hukum Provinsi Bengkulu, Selasa, 17 November 2026.
Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK, Feriansyah, mengatakan penguatan koordinasi antar-aparat penegak hukum merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
Ia menyampaikan, sejak dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 hingga 14 November 2026, OJK telah menyelesaikan 192 perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan yang dinyatakan lengkap atau P-21.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 152 perkara berasal dari sektor perbankan, 10 perkara pasar modal, 25 perkara asuransi dan dana pensiun serta lima perkara pembiayaan.
Selain penyelesaian perkara, OJK juga melakukan berbagai upaya paksa melalui kolaborasi dengan aparat penegak hukum. Upaya tersebut meliputi penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
Feriansyah menambahkan, kinerja penyidikan OJK juga mendapat pengakuan dari Bareskrim Polri. OJK berhasil meraih predikat Penyidik Terbaik kategori Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian/Lembaga selama empat tahun berturut-turut, yakni pada 2022, 2023, 2024, dan 2025.
Menurutnya, keberhasilan penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan tidak terlepas dari koordinasi aktif dan positif dengan aparat penegak hukum lintas lembaga.
Koordinasi tersebut diperkuat melalui nota kesepahaman dan pedoman kerja antara OJK, Kejaksaan RI, dan Polri, khususnya dalam pencegahan, penegakan hukum, serta penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
Perubahan Regulasi dan Penguatan Keadilan Restoratif
Penguatan koordinasi tersebut juga menjadi penting seiring perubahan regulasi di sektor jasa keuangan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang diundangkan pada 17 Juni 2026 membawa sejumlah perubahan dalam pengaturan penegakan hukum, khususnya terkait penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
Salah satu poin penting dalam regulasi tersebut adalah pengaturan mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice. Mekanisme ini dapat diterapkan pada berbagai tahapan penanganan perkara, mulai dari penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pendekatan keadilan restoratif menempatkan penanganan perkara tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan pemulihan hak-hak korban, rehabilitasi pelaku, serta pemulihan kondisi sosial.
Dalam kerangka tersebut, penyelesaian perkara di luar pengadilan dapat menjadi alternatif sepanjang memenuhi persyaratan hukum. Sementara itu, pidana penjara ditempatkan sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium setelah mempertimbangkan alternatif penyelesaian dan pemidanaan lainnya.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, OJK berharap terbangun kesamaan persepsi antara OJK, Kejaksaan RI, dan Polri dalam memperkuat koordinasi serta komunikasi penanganan berbagai tindak pidana di sektor jasa keuangan, termasuk perkara yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi dan berdampak luas terhadap masyarakat.
OJK optimistis, penguatan koordinasi dan penegakan hukum tersebut dapat mendukung terjaganya stabilitas sistem keuangan, mengantisipasi peningkatan risiko eksternal, serta mendorong penguatan perekonomian nasional. (***)



