Oleh: Yanuar Rikardo, S.IP., M.AP (Dosen/Alumni Unib)
BencoolenTimes.com – Pengembangan kawasan wisata Krui di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, kembali menjadi sorotan. Seorang dosen di salah satu kampus ternama di Provinsi Bengkulu sekaligus aktivis alumni Universitas Bengkulu, Yanuar Rikardo, S.IP., M.AP., menilai bahwa kebijakan pengembangan daerah tersebut perlu diarahkan secara lebih terukur agar mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendorong pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat.
Tokoh muda kelahiran Lintik, Krui, 28 Januari 1994 yang akrab disapa Eko ini menegaskan pentingnya perencanaan yang berkelanjutan dalam pengembangan sektor pariwisata.
Menurut kajiannya, sejumlah destinasi unggulan seperti Pantai Tanjung Setia, Pantai Labuhan Jukung, dan Pulau Pisang memiliki nilai strategis sebagai wisata berbasis alam, khususnya selancar, yang telah dikenal hingga mancanegara. Namun, peningkatan jumlah wisatawan harus diimbangi dengan perencanaan yang matang agar tetap berkelanjutan.
Ia juga menyoroti dasar hukum pengembangan pariwisata, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 3 Tahun 2017 yang membagi wilayah ke dalam empat zona pengembangan, yakni:
Zona 1: Kawasan Tanjung Setia
Zona 2: Bengkunat Belimbing dan Pulau Betuah
Zona 3: Lemong dan Pulau Pisang
Zona 4: Labuhan Jukung dan Krui Selatan
Menurutnya, regulasi ini harus diimplementasikan secara konsisten disertai inovasi, seperti penyelenggaraan festival rutin guna meningkatkan daya tarik wisata.
”Pengembangan wisata tidak boleh hanya berorientasi pada kuantitas wisatawan. Yang lebih penting adalah menjaga kualitas lingkungan dan pengalaman wisata itu sendiri,” ujar Yanuar.
Ia menekankan bahwa pendekatan ekowisata merupakan konsep yang paling relevan untuk diterapkan di Krui. Melalui pendekatan ini, pelestarian lingkungan dapat berjalan beriringan dengan pemberdayaan masyarakat lokal. Ia juga mendorong keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), pengembangan homestay, serta penguatan UMKM agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara luas.
Selain itu, Yanuar mengingatkan potensi risiko apabila investasi besar tidak diatur dengan baik. Masuknya investor tanpa regulasi yang jelas dikhawatirkan dapat memicu alih fungsi lahan, ketimpangan ekonomi, hingga marginalisasi masyarakat lokal.
Ia juga menyoroti pentingnya penegakan peraturan daerah, khususnya terkait retribusi. Transparansi dalam pengelolaan PAD dari sektor wisata, terutama di kawasan Pantai Labuhan Jukung, harus dijaga untuk menghindari praktik pungutan liar. Di samping itu, diperlukan alokasi anggaran pemeliharaan infrastruktur secara rutin agar fasilitas wisata tetap terjaga dan menjadi daya tarik tersendiri.
Di sisi lain, pembangunan infrastruktur tetap dinilai penting untuk menunjang aksesibilitas wisatawan. Kehadiran Bandara Taufiq Kiemas menjadi salah satu modal penting dalam mendukung konektivitas. Ke depan, diharapkan adanya pengembangan akses jalan darat yang lebih memadai untuk menunjang pertumbuhan sektor pariwisata.
Berdasarkan data BPS tahun 2025, meskipun masih menghadapi tantangan infrastruktur, wilayah Krui (Pesisir Barat) menunjukkan pertumbuhan pesat di sektor pariwisata, sehingga tidak termasuk dalam kategori daerah termiskin ekstrem di Provinsi Lampung. Hal ini menunjukkan potensi besar yang perlu terus dioptimalkan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
”Krui memiliki keunggulan pada kealamian dan budaya lokalnya. Jika itu hilang, maka daya saingnya juga akan menurun,” tambahnya.
Yanuar berharap seluruh pemangku kepentingan—mulai dari pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah (OPD), akademisi, tokoh masyarakat, mahasiswa, hingga masyarakat umum—dapat dilibatkan dalam perumusan kebijakan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.
Sebagai kabupaten yang relatif muda di Provinsi Lampung, Pesisir Barat dinilai memiliki peluang besar untuk berkembang melalui inovasi pariwisata yang visioner. Dengan potensi alam yang dimiliki serta dukungan infrastruktur yang terus berkembang, Krui diharapkan mampu menjadi destinasi unggulan yang dikenal luas di tingkat nasional maupun internasional.
Kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengembangan wisata yang berkelanjutan, sekaligus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan di Pesisir Barat. (**)
