BencoolenTimes.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu perkuat komitmen dengan penyelenggaraan pemerintahan yang anti pungutan liar (Pungli) dan gratifikasi.
Komitmen ini terus digaungkan oleh Pemprov Bengkulu melalui surat penandatangan pernyataan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintahan.
Ternayar, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, memimpin apel pagi di halaman Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Senin, 11 Mei 2026.
Kegiatan tersebut menjadi wujud komitmen Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam memperkuat integritas aparatur sipil negara (ASN), khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Seluruh pegawai turut menandatangani surat pernyataan sebagai bentuk keseriusan dalam menolak segala bentuk praktik pungli dan gratifikasi. Penandatanganan itu diharapkan tidak sekadar bersifat simbolis, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Dalam arahannya, Herwan Antoni menegaskan pentingnya konsistensi antara komitmen dan tindakan nyata. Ia mengingatkan bahwa setiap ASN memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
”Penandatanganan ini jangan hanya menjadi seremonial. Harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Tidak boleh ada pungli maupun gratifikasi dalam bentuk apa pun,” tegas Herwan.
Ia juga menekankan bahwa pelayanan publik yang berkualitas hanya dapat terwujud apabila ASN bekerja secara profesional, jujur, dan penuh tanggung jawab.
”Pelayanan publik yang bersih merupakan kunci utama dalam membangun kepercayaan masyarakat. ASN harus bekerja secara jujur, transparan, dan penuh tanggung jawab,” ujarnya.
Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap seluruh ASN, khususnya di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, semakin memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, bebas dari pungli, serta berorientasi pada pelayanan prima bagi masyarakat. (JUL/RMC)
 Bengkulu perkuat komitmen dengan penyelenggaraan pemerintahan yang anti pungutan liar (Pungli) dan gratifikasi.){kind=link}