6.9 C
New York
Sunday, April 5, 2026

Buy now

spot_img

Wagub Mian Tegaskan Infrastruktur Jalan Jadi Prioritas Utama

BencoolenTimes.com – Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 Kabupaten Rejang Lebong di Kantor Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Kamis, 2 April 2026.

Musrenbang RKPD Tahun 2027 tersebut membahas sejumlah program prioritas daerah hingga nasional yang akan dilaksanakan melalui kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Dalam keterangannya, Mian menegaskan bahwa Musrenbang menjadi forum penting untuk menyaring aspirasi masyarakat agar dapat ditetapkan sebagai program prioritas pembangunan.

Baca Juga  Wagub Mian Tinjau Jembatan Amblas di Rejang Lebong

”Melalui Musrenbang di Rejang Lebong ini, penekanannya adalah kita tidak bisa mengakomodasi semua aspirasi masyarakat. Karena itu, harus dipilah mana yang menjadi prioritas,” kata Mian.

Ia juga menegaskan dibawah kepemimpinan Gubernur Helmi Hasan bersama dirinya akan terus mendorong pembangunan infrastruktur hingga ke pelosok desa guna mewujudkan pemerataan pembangunan di Provinsi Bengkulu.

Mian berharap masyarakat turut mendukung program pembangunan infrastruktur yang terus digaungkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu.

”Efisiensi yang terjadi jangan sampai membuat kita menjadi lambat dalam bekerja. Arahan gubernur jelas, yang masuk skala prioritas adalah pembangunan infrastruktur jalan, dengan target seluruh jalan provinsi mulus hingga akhir 2029,” ujarnya.

Baca Juga  Wakil Gubernur Lantik 54 Pejabat Baru

Selain itu, Mian juga mengumumkan bahwa pembangunan SMA Garuda akan direalisasikan di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun ini.

”Satu-satunya kabupaten yang akan dibangun SMA Garuda sudah jelas, insya Allah tahun ini dilakukan peletakan batu pertama,” ungkapnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Rejang Lebong, Hendri Praja, menambahkan bahwa pembangunan daerah perlu dilakukan melalui pendekatan dari bawah dengan menyerap aspirasi masyarakat secara berjenjang.

”Musyawarah perencanaan pembangunan perlu dilakukan mulai dari tingkat desa, kecamatan, DPRD, hingga kabupaten untuk menjawab aspirasi masyarakat dan dirumuskan dalam rencana kerja pemerintah daerah,” pungkasnya. (JUL/RMC)

Popular Articles

spot_img

Stay Connected

0FansLike
3,671FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Latest Articles

error: Opss tulisan ini dilindungi Hak Cipta !!