BencoolenTimes.com – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bengkulu menggelar Rapat Evaluasi Sosialisasi Pengawasan Penghayat Kepercayaan di Daerah Tahun 2024 di Hotel Adeeva, yang terletak di Jalan Pariwisata Pantai Panjang, Kota Bengkulu.
Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pengawasan terhadap penghayat kepercayaan di daerah dan meningkatkan koordinasi antar instansi terkait.
Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bengkulu, Jaduliwan, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya pengawasan yang efektif terhadap kelompok-kelompok penghayat kepercayaan.
Menurut Jaduliwan, kegiatan ini menjadi sangat penting untuk menjaga ketertiban sosial dan mencegah potensi konflik yang dapat muncul dari perbedaan keyakinan di masyarakat. ”Kami berharap dengan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, kita dapat menciptakan suasana yang kondusif dan harmonis,” ujar Jaduliwan.
Rapat ini menghadirkan sejumlah pemateri yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang intelijen dan kewaspadaan sosial. Pemateri pertama adalah Alexander Zaldi, Koordinator Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu.
Dalam paparannya, Alexander mengungkapkan bahwa pengawasan terhadap penghayat kepercayaan harus dilakukan dengan pendekatan yang hati-hati, agar tidak menimbulkan ketegangan antar kelompok masyarakat. ”Kami di Kejati Bengkulu selalu berusaha untuk memastikan bahwa pengawasan ini dilakukan dengan penuh kewaspadaan, tanpa menyinggung hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan,” ujarnya.
Pemateri kedua, Oki Permana, Kasi A Bidang Intelijen Kejati Bengkulu, memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai teknik-teknik pengawasan yang dapat digunakan untuk memantau aktivitas kelompok penghayat kepercayaan, terutama yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Oki menegaskan pentingnya kerjasama antara lembaga intelijen dan pemerintah daerah dalam rangka deteksi dini terhadap potensi ancaman yang mungkin timbul.
Sementara itu, Henny Kauri, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik di Badan Kesbangpol Provinsi Bengkulu, juga turut memberikan kontribusi signifikan dalam diskusi tersebut. Henny menyoroti pentingnya pendekatan yang inklusif dan berbasis pada dialog dalam upaya pencegahan konflik sosial.
Menurutnya, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya toleransi dan saling menghormati antar kelompok sangat diperlukan agar tercipta kedamaian. ”Penanganan konflik harus melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh agama, masyarakat, dan tentunya pemerintah daerah,” jelas Henny.
Selain para pemateri, acara ini juga dihadiri oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu. Kehadiran mereka diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menjalankan tugas pengawasan yang lebih efektif. Melalui koordinasi yang intensif, diharapkan pengawasan terhadap kelompok penghayat kepercayaan dapat berjalan dengan lebih baik dan tidak menimbulkan masalah yang mengancam stabilitas sosial.
Kegiatan ini menjadi salah satu upaya strategis dalam rangka memperkuat jaminan keamanan sosial di Provinsi Bengkulu. Pemerintah provinsi berharap, melalui rapat evaluasi ini, tercipta kesepahaman yang lebih baik antar instansi dan pemangku kepentingan dalam menangani isu-isu terkait keberagaman dan toleransi di daerah.(JUL)
