BencoolenTimes.com – APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah) TA (Tahun Anggaran) 2025 masih dievaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI). Namun dipastikan kegiatan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu tetap berjalan.
APBD TA 2025 Provinsi Bengkulu sudah disahkan sejak November 2024 lalu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu. Hanya saja, hingga saat ini hasil evaluasi APBD TA 2025 Provinsi Bengkulu tersebut belum turun dari Kemendagri RI.
Belum turunnya evaluasi APBD TA 2025 ini tentunya menjadi perhatian semua pihak, mengingat per 1 Januari 2024 seharusnya APBD 2025 sudah mulai direalisasikan untuk menggaji pegawai, hingga kebutuhan lainnya.
Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Bengkulu, Hariyadi mengatakan, walaupun evaluasi APBD tahun 2025 belum diterima pihaknya, pemerintahan tetap berjalan dengan semestinya, termasuk dalam hal penganggaran.
Baca Juga : dana-sudah-ditransfer-sisa-tpg-belum-cair
‘’Evaluasi belum sampai ke kita. Tapi kegiatan tetap jalan, untuk gaji dan kegiatan lainnya berjalan sebagaimana mestinya sebelum APBD kita selesaikan,’’ kata Hariyadi, Kamis, 2 Januari 2025.
Sementara itu, terkait dengan kapan evaluasi ini akan tuntas, Haryadi menyebut kemungkinan dalam minggu ini selesai dievaluasi dan akan dilanjutkan pembahasan oleh pihak TPAD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu.
‘’InsyaAllah dalam minggu ini clear di kementerian dan minggu depan akan kita ambil untuk dilakukan pembahasan dan pembicaraan di Provinsi Bengkulu,’’ ujar Hariyadi.
Sebelumnya, Anggota Banggar DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, menyesalkan belum turunnya evaluasi APBD TA 2025 dari pihak Kemendagri RI.
‘’Evaluasi APBD 2025 sampailah penutupan masa sidang ketiga tahun sidang 2024 belum sampai juga ke Pemprov Bengkulu, artinya belum disampaikan kepada kita,’’ kata Edwar.
Edwar menambahkan, idealnya dipertengahan Desember 2024, evaluasi APBD TA 2025 telah tuntas dilakukan, mengingat pembahasan dan pengesahan APBD telah dituntaskan pada November 2024 lalu. ‘’Jadi saya bingung juga kenapa terlambat sampai satu bulan lebih,’’ ujar Politisi PDI Perjuangan ini.
Dengan kondisi yang ada, Edwar pesimis realisasi APBD TA 2025 dapat dilakukan sejak awal Januari 2025. ‘’Dengan kondisi ini kita tidak bisa melaksanakan kegiatan langsung pas 2 Januari 2024, karena kita terkendala,’’ sampai Edwar.
Dirinya berharap, evaluasi dari Kemendagri RI dapat segera tuntas dilakukan. Sehingga realisasi APBD dapat segera dilaksanakan sejak awal tahun. ‘’Mudah-mudahan diawal Januari 2025 bisa diselesaikan Kemendagri dan disampaikan ke Pemerintah Provinsi Bengkulu,’’ imbuh Edwar.
Untuk diketahui, APBD tahun anggaran 2025 disetujui oleh TAPD dan Banggar DPRD Provinsi Bengkulu dengan pendapatan berada pada angka Rp 2,920 triliun dan belanja daerah sebesar Rp 2,997 triliun. Sehingga adanya defisit anggaran sebesar Rp 76,912 miliar.
Evaluasi APBD ini sangat dinanti semua pihak. Jika evaluasi APBD tersebut sudah diterima pihak DPRD Provinsi Bengkulu dari Kemendagri, maka akan dilakukan rapat pembahasan lanjutan terkait evaluasi yang diberikan kementerian baru kemudian direalisasikan.(JUL)
 TA 2025 masih dievaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI).){kind=link}