BencoolenTimes.com – Pastikan tidak ada pungutan uang komite, Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah sekolah. Diantaranya SMA Negeri 03 Kota Bengkulu dan SMA Negeri 10 Kota Bengkulu, pada Rabu, 26 Februari 2025.
Pastikan tidak ada pungutan uang komite, Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu mendatangi sekolah untuk memastikan tidak ada lagi pungutan yang memberatkan orang tua peserta didik.
Selain pungutan uang komite, sekolah juga diminta untuk tidak lagi melakukan pungutan lainnya, seperti uang bangunan maupun sumbangan lainnya yang selama ini selalu menjadi keluhan masyarakat.
Sidak ke dua sekolah tersebut, di koordinir langsung Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Udin Abdisyah Putra Sembiring bersama anggota Teuku Zulkarnain dari fraksi PAN dan Sri Astuti fraksi PKS. Kegiatan ini juga sebagai respon Surat Edaran (SE) Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan beberapa hari lalu.
Usin menjelaskan, bahwa sidak tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi uang komite, sumbangan dan punggutan kepada siswa seperti membeli buku LKS dan acara perpisahan atau wisuda siswa.
‘’Hari ini tidak ada lagi punggutan biaya-biaya sekolah seperti uang pembangunan, SPP, uang komite, dan uang perpisahan,’’ jelas Usin.
Berkenaan dengan fasilitas sarana dan prasarana di sekolah, DPRD akan menyiapkan pos tersendiri untuk anggaran tersebut dengan metode pengusulan dari sekolah nantinya.
‘’Jadi, sarana-saran dan kegiatan di sekolah, apalagi kurikulum baru ini akan kita dukung dan pastinya diprioritaskan oleh Gubernur,’’ tambah Usin.
Sementara itu, Teuku menambahkan bahwa, kebijakan pemerintah Provinsi Bengkulu untuk memperhatikan dunia pendidikan ini menjadi skala prioritas. Terlebih, anak-anak ini wajib mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan bermutu di Provinsi Bengkulu.
‘’Hari ini kami menyampaikan kepada kepala sekolah agar anak-anak di sekolah tidak terkekang dalam menjalani proses belajar dan tidak terbebani dengan biaya-biaya yang harus dibayarkan,’’ tambah Teuku.
Terkait masalah anggaran yang dibutuhkan oleh sekolah, kata Teuku akan menajdi tugas anggota di legislatif untuk memperjuangkan hal tersebut ke depan.
‘’Inilah yang menjadi tugas kami di legislatif untuk penganggaran itu agar mutu pendidikan tidak terkendala dengan sarana dan prasarana,’’ papar Teuku.
Senada yang disampaikan Sri Astuti, bahwa tidak boleh ada lagi siswa tidak bisa mengikuti ujian karena ada tunggakan uang SPP di sekolah. ‘’Kita pastikan semua anak SMA dan SMK pada tanggal 10 Maret nanti ikut ujian,’’ pungkasnya.(JUL)
