“Kami menyadari bahwa, upaya mencapai target UHC tidak sekadar tercapainya angka kepesertaan sesuai target. Tetapi lebih dari itu, tercapainya predikat UHC juga harus menjamin bahwa setiap penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, merata dan bermutu, baik itu layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif,” ungkap Ali.
Ali mengapresiasi jajaran Pemerintah Daerah yang sampai dengan 1 Maret 2023, sebanyak 22 Provinsi dan 334 Kabupaten/Kota di Indonesia telah melakukan berbagai upaya optimal sehingga lebih dari 95 persen penduduknya telah terjamin pembiayaan kesehatannya melalui skema Program JKN.
Pihaknya berharap, Pemerintah Daerah yang telah mencapai predikat UHC dapat terus mempertahankan predikat UHC dan memastikan kepesertaan JKN aktif bagi masyarakat di wilayah masing-masing serta bersama-sama memastikan peningkatan mutu layanan di fasilitas kesehatan yang melayani peserta JKN, sehingga perlindungan jaminan kesehatan bagi penduduk dapat terlaksana dengan baik.
BACA JUGA : https://bencoolentimes.com/bupati-lebong-usul-hibah-15-unit-armada-pbk-ke-pusat/
“Capaian predikat UHC tersebut kami harapkan juga dapat mendorong Pemerintah Daerah lainnya untuk semakin meningkatkan jumlah kepesertaan dalam rangka memberikan perlindungan jaminan kesehatan melalui JKN di wilayah masing-masing,” tutur Ali.
Wapres Ma’ruf Amin juga mengapresiasi komitmen Pemda dalam melaksanakan Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Pada Inpres nomor 1 tahun 2022, salah satu instruksi Presiden kepada Gubernur dan Bupati/Walikota adalah mendorong target RPJMN sebesar 98 persen penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui Program JKN-KIS pada tahun 2024, dengan mengalokasikan anggaran dan pembayaran iuran serta bantuan iuran penduduk yang didaftarkan Pemda.
