BencoolenTimes.com – Ketua dan Sekretaris DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Bengkulu dilaporkan ke Polda Bengkulu atas dugaan penggelapan dana bantuan keuangan Partai Politik (Parpol).
Ketua dan Sekretaris DPW PPP dilaporkan oleh Pengurus DPW PPP Provinsi Bengkulu melalui Kuasa Hukum mereka Sasriponi Bahrin Rangolawe, SH, MH, Kamis pagi, 27 Februari 2025 ke Polda Bengkulu.
Pengurus yang melaporkan tersebut, yaitu M. Fadli Prayogi selaku Bendahara DPW, Heri Ifzan selaku Wakil Ketua DPW dan H. Misrin selaku Korwil Bengkulu Utara.
Serta, M. Nasir selaku Ketua Dewan Pakar, serta beberapa pengurus lainnya yaitu Herwan, Enly Mariza, Nizon Laili, Elya Mahyuni, Margareta dan Nurman Burhan.
Kuasa Hukum para pelapor, Sasriponi Bahrin Rangolawe, SH, MH mengungkapkan, bahwa laporan tersebut dibuat atas adanya dugaan penggelapan dan indikasi korupsi bantuan keuangan Parpol.
Terlapornya yaitu Ketua dan Sekretaris DPW PPP Provinsi Bengkulu dari tahun 2021-2024 dengan nilai sekitar Rp 600 juta.
‘’Ini yang kita laporkan ketua wilayah dan sekretaris wilayah PPP Provinsi Bengkulu atas dugaan penggelapan dan penipuan bantuan keuangan partai politik,” kata Sasriponi, saat konferensi pers di Kota Bengkulu, Kamis, 27 Februari 2025.
Bantuan keuangan Parpol, terang Sasriponi, yang diduga digelapkan ini merupakan dana yang diperoleh dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bengkulu. ‘’Bantuan keuangan Parpol selama 4 tahun berturut-turut dengan nilai setiap tahunnya sekitar Rp 196 juta,’’ terang Sasriponi.
Bendahara DPW PPP Provinsi Bengkulu, M. Fadli menyebutkan, dirinya selaku bendahara DPW sama sekali tidak tahu bantuan keuangan Parpol tersebut dikemanakan.
‘’Saya sama sekali tidak tahu kemana uangnya. Dugaannya itu, ada dua rekening partai, yang satu untuk rekening pencairan di Kesbangpol dan satu lagi untuk sumbangan dari anggota dewan,’’ sebut Fadli.
Fadli mengungkapkan, bahwa dirinya tidak mengetahui bantuan keuangan Parpol digunakan untuk apa saja. Karena selama ini ia hanya disodorkan untuk tanda tangan setiap kali ada keperluan surat Pertanggungjawaban.
‘’Ini berkali-kali dari 3 tahun belakangan ini. Nah, kebetulan saat ini tanda tangan saya diminta terus, tetapi saya tidak ada respon sama sekali karena terlalu banyak problem keuangan pada partai,’’ imbuh Fadli.(JUL)
