BencoolenTimes.com – Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu mendorong pembentukan kembali organisasi Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) di Provinsi Bengkulu.
Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, mendorong pembentukan kembali PPDI tersebut, karena adanya aspirasi sejumlah perwakilan masyarakat dari berbagai kabupaten yang menyampaikan dalam pertemuan dengan Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu.
Karena masih banyaknya berbagai kendala yang dihadapi penyandang disabilitas, seperti minimnya fasilitas, bantuan yang tidak tepat sasaran, dan persoalan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus.
Dalam pertemuan itu, Ketua komisi IV, Usin Abdisyah Putra Sembiring didampingi anggotanya, Edison Simbolon, Sri Astuti, Hidayat dan Berlian Utama Harta serta anggota lainnya menyampaikan komitmen mereka untuk membantu proses musyawarah daerah (musda) PPDI dan mendorong pembentukan program kerja yang komprehensif.
‘’Kami akan mengalokasikan anggaran, memfasilitasi pertemuan dan membantu pendataan penyandang disabilitas di luar panti sosial,’’ kata Usin.
Selain itu, ada beberapa rencana konkret yang disepakati meliputi pembentukan kepanitiaan, penentuan peserta musda, dan komitmen dalam jangka panjang program untuk mendirikan Lembaga Bina Kerja (LBK) khusus penyandang disabilitas guna meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian mereka.
Lalu, rencana Musda dan Pelantikan PPDI akan dihadiri Pengurus Pusat PPDI dan anggota PPDI se Provinsi Bengkulu sebanyak 150 anggota dari 9 kabupaten dan 1 kota
Perlu diketahui, PPDI terbentuk sejak tahun 2006, namun mengalami berbagai kendala internal seperti ketidakefektifan struktur organisasi, minimnya dukungan pendanaan, kurangnya perhatian terhadap anggota dan dukungan pemerintah daerah dan pihak lainnya.
Sementara itu, Plt Kadis Sosial Provinsi Bengkulu, Nelly Alesa menjelaskan dalam APBD dipengaruhi dengan keterbatasan anggaran program, fasilitas dan perhatian bantuan dan aksesibilitas, tercatat minimnya anggaran untuk disabilitas hanya 0,98 persen dari total APBD.
‘’Terkait rencana penguatan penyandang disabilitas seperti pembentukan balai latihan khusus belum bisa, dikarenakan membutuhkan anggaran,’’ jelasnya.(JUL)
